#revisi-kpk

Senin , 11 Nov 2019, 22:25 WIB

Mahfud: Sekarang Saya Menteri, tak Ada Visi Menteri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkap makna kalimat 'tidak ada visi misi selain visi misi Presiden' saat pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat di...

Senin , 11 Nov 2019, 21:29 WIB

Perppu KPK Tunggu Putusan MK, Mahfud: Dianalisis Lagi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko Widodo belum akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Usai putusan MK, pemerintah juga akan terlebih dahulu menganalisis putusan itu."Kita lihat dulu putusan Mahkamah Konstitusi-nya apa, lalu dianalisis lagi apa yang...

Senin , 11 Nov 2019, 16:42 WIB

UII Berharap Hakim MK Gunakan Kacamata Langit

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Universitas Islam Indonesia (UII) secara resmi...

Jumat , 08 Nov 2019, 15:50 WIB

Isu Ahok Jadi Dewas KPK, ICW: Tak Ubah Keadaan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Coruption Watch (ICW) berpendapat, siapa...

Jumat , 08 Nov 2019, 13:18 WIB

Peluang Antasari Jadi Dewan Pengawas Tertutup, Kecuali ..

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan (kiri) bersama Mantan Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Abbas Said, memberikan penjelasan kepada peserta diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Kamis , 07 Nov 2019, 19:10 WIB

Dewan Pengawas Diharapkan tak Perlambat Kerja KPK

Kamis , 07 Nov 2019, 16:36 WIB

Istana: Anggota Dewan Pengawas KPK Kompeten dan Kredibel

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Selasa , 05 Nov 2019, 21:00 WIB

Mahfud Mengaku tak Dimintai Saran Soal Dewan Pengawas KPK

Anggota DPD RI periode 2019-2024 perwakilan DKI Jakarta Jimly Asshiddiqie.

Selasa , 05 Nov 2019, 17:01 WIB

Jimly: Dewan Pengawas KPK Harus Diisi Orang Berpengalaman

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjawab pertanyaan wartawan di Pamekasan, Jawa Timur, Jumat (1/11/2019).

Selasa , 05 Nov 2019, 16:42 WIB

Mahfud: Presiden Belum Putuskan Keluarkan Perppu atau tidak

Mensesneg Pratikno mengumumkan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Menpora di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019).

Selasa , 05 Nov 2019, 04:50 WIB

Siapa Dewan Pengawas KPK? Pratikno: Banyak Ahli Hukum

Direktur Advokasi Pukat UGM, Oce Madril.

Sabtu , 02 Nov 2019, 20:39 WIB

Pukat UGM: Pemilihan Dewan Pengawas Harus Transparan

Sabtu , 02 Nov 2019, 20:24 WIB

Soal Perppu, Politikus Gerindra: Kami Hormati Presiden

Sabtu , 02 Nov 2019, 16:47 WIB

Soal Perppu KPK, PKS Hormati Keputusan Presiden

Presiden Joko Widodo menyematkan bintang jabatan kepada Kapolri Jenderal Idham Aziz saat pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/10).

Sabtu , 02 Nov 2019, 13:14 WIB

Pakar: Jokowi Bisa Pertimbangkan UU KPK Baru

Publik Dukung Presiden Terbitkan Perppu KPK

Jumat , 01 Nov 2019, 23:59 WIB

Presiden tak Terbitkan Perppu, ICW: Itu Kekeliruan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mengaku telah memprediksi bahwa Presiden Jokowi tidak akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK. Sebab, sejak jauh hari, indikasi dari Presiden dan DPR untuk melemahkan KPK sudah terkonfirmasi.“Dan presiden rasanya juga tidak mengakomodir suara publik, yang selama ini sudah cukup sering menyuarakan bahwa opsi paling tepat adalah melalui...

Jumat , 01 Nov 2019, 23:59 WIB

Presiden tak Terbitkan Perppu, ICW: Itu Kekeliruan

Jumat , 01 Nov 2019, 23:15 WIB

Presiden tak Terbitkan Perppu, Ini Respons KPK

Jumat , 01 Nov 2019, 22:10 WIB

Perppu KPK tak Terbit, Pukat UGM: Sangat Mengecewakan

Presiden Joko Widodo (kanan) memberi selamat pada Kapolri Jenderal Pol Idham Azis usai penyematan pangkat dalam rangkaian upacara pelantikan Kapolri di Istana Negara, Jumat (1/11/2019).

Jumat , 01 Nov 2019, 16:57 WIB

Tak Ada Perppu, Jokowi Tunjuk Langsung Dewan Pengawas KPK

Jumat , 01 Nov 2019, 16:46 WIB

Presiden Jokowi tak akan Terbitkan Perppu KPK

Selasa , 29 Oct 2019, 08:35 WIB

Mahfud: Perppu KPK Tinggal Tunggu Keputusan Presiden

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto

Jumat , 18 Oct 2019, 13:29 WIB

PDIP: Pencegahan Korupsi Perlu Sistemik

Jumat , 18 Oct 2019, 09:19 WIB

Sudah Resmi, UU KPK Bernomor 19 Tahun 2019

Jumat , 18 Oct 2019, 00:15 WIB

PKS Dukung Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Kamis , 17 Oct 2019, 17:22 WIB

KPK Tetap Diizinkan Menyadap dan OTT

Kamis , 17 Oct 2019, 17:07 WIB

Belum Ada Dewan Pengawas, KPK Pakai Aturan Lama

Politikus Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan keterangan kepada media setelah dirinya kembali bergabung ke Partai Gerindra di pendopo kediamannya di Senopati, Jakarta, Kamis (17/10).

Kamis , 17 Oct 2019, 13:26 WIB

UU KPK Resmi Berlaku, Sandiaga: KPK Perlu Diperkuat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi soal undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi yang berlaku mulai hari ini. Ia menegaskan sikapnya bahwa KPK perlu diperkuat."Saya disclose sedikit pembicaraan saya sama Pak Prabowo bahwa kita bicara mengenai satu hal yang sangat umum gimana posisinya Gerindra ini justru memperkuat perlawanan antikorupsi ini. Kita harus yakinkan kalau...

Kamis , 17 Oct 2019, 13:26 WIB

UU KPK Resmi Berlaku, Sandiaga: KPK Perlu Diperkuat

Rabu , 16 Oct 2019, 15:32 WIB

UU KPK Hasil Revisi Berlaku Mulai Besok

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Hotel Merlyn Park, Jakarta Pusat, Rabu (16/10).

Rabu , 16 Oct 2019, 14:05 WIB

Ditanya Perppu KPK, Tjahjo: Jangan Tanya Saya

Selasa , 15 Oct 2019, 22:29 WIB

Ketua KPK: Mungkin tak Ada Lagi OTT Usai UU KPK Baru

Massa melemparkan batu ke arah barisan polisi saat unjuk rasa menolak UU KPK hasil revisi dan RUU KUHP, di kawasan Titik Nol Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (27/9/2019).

Selasa , 15 Oct 2019, 04:30 WIB

Akademisi Dorong Presiden Terbitkan Perppu KPK

Anggota DPR yang juga politikus PDIP, Arteria Dahlan (kiri) saat berdebat dengan Prof Emil Salim di acara Mata Najwa yang ditayangkan salah satu stasiun televisi swasta.

Sabtu , 12 Oct 2019, 06:30 WIB

Tak Setuju Revisi UU KPK, Arteria: Gugat ke MK

Rabu , 09 Oct 2019, 10:24 WIB

PDIP: Jalankan Dulu Revisi UU KPK

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Yuntho.

Rabu , 09 Oct 2019, 05:00 WIB

Soal Aksi, Emerson: Koalisi Sipil Solid dengan Mahasiswa

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyampaian temuan survei terkait perppu UU KPK dan gerakan mahasiswa di mata publik, Jakarta, Ahad (6/10).

Rabu , 09 Oct 2019, 04:45 WIB

Hanura Ragukan Survei LSI Soal Perppu KPK

Senin , 07 Oct 2019, 15:54 WIB

Fraksi PDIP: Pembatalan Revisi UU KPK Lewat MK, Bukan Perppu

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva

Senin , 07 Oct 2019, 13:14 WIB

Hamdan Zoelva: Keluarkan Perppu, Presiden tak Bisa Digugat

Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) bersama Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel (kiri), M Aziz Syamsuddin (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kanan) bersiap memimpin rapat pimpinan fraksi - fraksi DPR di ruang Komisi VII, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Senin , 07 Oct 2019, 13:07 WIB

UU KPK Banyak Salah Tik, Puan: Itu Teknis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani enggan banyak menanggapi soal UU KPK yang dikembalikan ke DPR RI oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) lantaran banyaknya salah tik atau typo. Puan menyatakan, DPR RI periode 2019 - 2024 akan segera melakukan perbaikan."Itu teknis, itu kemudian kita sudah konsolidasikan sudah bicarakan, nanti selanjutnya kita lakukan hal-hal yang memang perlu...

Senin , 07 Oct 2019, 13:07 WIB