Presiden Joko Widodo (kanan) memberi selamat pada Kapolri Jenderal Pol Idham Azis usai penyematan pangkat dalam rangkaian upacara pelantikan Kapolri di Istana Negara, Jumat (1/11/2019).

Tak Ada Perppu, Jokowi Tunjuk Langsung Dewan Pengawas KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan tak akan membentuk panitia seleksi (pansel) untuk menyaring anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengaku akan menunjuk langsung orang-orang yang akan mengisi jabatan tersebut."Untuk pertama kalinya tidak lewat pansel," ujar Jokowi saat berbincang dengan awak media di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11). Jokowi memastikan, orang-orang yang ditunjuknya nanti merupakan...

Presiden Joko Widodo menyematkan bintang jabatan kepada Kapolri Jenderal Idham Aziz saat pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/10).

Jumat , 01 Nov 2019, 16:46 WIB

Presiden Jokowi tak akan Terbitkan Perppu KPK

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto

Jumat , 18 Oct 2019, 13:29 WIB

PDIP: Pencegahan Korupsi Perlu Sistemik

Komisi Pemberantasan Korupsi

Jumat , 18 Oct 2019, 09:19 WIB

Sudah Resmi, UU KPK Bernomor 19 Tahun 2019

Ketua DPP PKS Pipin Sopian

Jumat , 18 Oct 2019, 00:15 WIB

PKS Dukung Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Arsul Sani

Kamis , 17 Oct 2019, 17:22 WIB

KPK Tetap Diizinkan Menyadap dan OTT

Komisi Pemberantasan Korupsi

Kamis , 17 Oct 2019, 17:07 WIB

Belum Ada Dewan Pengawas, KPK Pakai Aturan Lama

Masinton Pasaribu.

Rabu , 16 Oct 2019, 15:32 WIB

UU KPK Hasil Revisi Berlaku Mulai Besok

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Hotel Merlyn Park, Jakarta Pusat, Rabu (16/10).

Rabu , 16 Oct 2019, 14:05 WIB

Ditanya Perppu KPK, Tjahjo: Jangan Tanya Saya

Massa melemparkan batu ke arah barisan polisi saat unjuk rasa menolak UU KPK hasil revisi dan RUU KUHP, di kawasan Titik Nol Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (27/9/2019).

Selasa , 15 Oct 2019, 04:30 WIB

Akademisi Dorong Presiden Terbitkan Perppu KPK

Anggota DPR yang juga politikus PDIP, Arteria Dahlan (kiri) saat berdebat dengan Prof Emil Salim di acara Mata Najwa yang ditayangkan salah satu stasiun televisi swasta.

Sabtu , 12 Oct 2019, 06:30 WIB

Tak Setuju Revisi UU KPK, Arteria: Gugat ke MK

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto

Rabu , 09 Oct 2019, 10:24 WIB

PDIP: Jalankan Dulu Revisi UU KPK

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyampaian temuan survei terkait perppu UU KPK dan gerakan mahasiswa di mata publik, Jakarta, Ahad (6/10).

Rabu , 09 Oct 2019, 04:45 WIB

Hanura Ragukan Survei LSI Soal Perppu KPK

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva

Hamdan Zoelva: Keluarkan Perppu, Presiden tak Bisa Digugat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pakar hukum tata negara, Hamdan Zoelva, menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mempertimbangkan dengan baik sebelum memutuskan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait UU KPK hasil revisi. Menurutnya, Presiden tidak bisa digugat jika mengeluarkan Perppu.  "Harusnya dipertimbangkan dengan baik dan dalam-dalam. Dari segi keadaan gawat darurat, apakah benar gawat darurat atau tidak? Itu yang perlu diperhatikan,"...

Gedung KPK

Jumat , 06 Sep 2019, 04:03 WIB

PSHK Sesalkan Sahnya RUU Revisi UU KPK

Priyo Budi Santoso

Rabu , 03 Oct 2012, 17:00 WIB

Priyo Dukung Pembatalan Revisi UU KPK