#revisi-uu-kpk

Selasa , 15 Oct 2019, 22:29 WIB

Ketua KPK: Mungkin tak Ada Lagi OTT Usai UU KPK Baru

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengungkapkan kemungkinan KPK tidak akan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) lagi setelah revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang...

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo usai sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintah daerah di Jakarta, Selasa (15/10).

Selasa , 15 Oct 2019, 17:29 WIB

Pertanyaan Ketua KPK: Perppu Jadi atau Tidak?

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mempertanyakan apakah pemerintah jadi atau tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah disahkan. Hal itu ia sampaikan langsung di depan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang sekaligus menjabat Pelaksana Tugas Menteri Hukum dan HAM (Plt Menkumham). "Ini sebenarnya Perppu KPK jadi dikeluarkan atau...

Selasa , 15 Oct 2019, 16:45 WIB

In Picture: Aktivis Perempuan Desak Pemerintah Keluarkan Perppu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah aktivis Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA)...

Selasa , 15 Oct 2019, 12:52 WIB

Jaringan Antikorupsi Yogyakarta Terus Dorong Perppu KPK

REPUBLIKA.CO.ID,SLEMAN -- Pengesahan revisi UU KPK jadi penyulut gelombang...

Selasa , 15 Oct 2019, 04:30 WIB

Akademisi Dorong Presiden Terbitkan Perppu KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Para akademisi dari sejumlah pusat studi...

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Donal Fariz memberikan pernyataan kepada awak media seusai diskusi Evaluasi Kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Rabu (17/7).

Senin , 14 Oct 2019, 16:17 WIB

ICW Prediksi Pilkada 2020 Rawan Korupsi Karena KPK Mati Suri

Mahasiswa yang berdemonstrasi di depan Gedung DPR/MPR beberapa waktu lalu.

Sabtu , 12 Oct 2019, 17:13 WIB

Mahasiswa akan Gelar Aksi Lagi? Ini Kata Koordinator BEM SI

Keluarga dan kerabat menghadiri prosesi pemakaman korban demo ricuh Akbar Alamsyah di Taman Pemakaman Umum (TPU) kawasan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Sabtu , 12 Oct 2019, 16:17 WIB

Ibunda: Polisi Belum Kasih Penjelasan Status Tersangka Akbar

Anggota DPR yang juga politikus PDIP, Arteria Dahlan (kiri) saat berdebat dengan Prof Emil Salim di acara Mata Najwa yang ditayangkan salah satu stasiun televisi swasta.

Sabtu , 12 Oct 2019, 06:30 WIB

Tak Setuju Revisi UU KPK, Arteria: Gugat ke MK

Kamis , 10 Oct 2019, 05:57 WIB

Revisi UU, Setengah Aturan Internal KPK akan Berubah

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto

Rabu , 09 Oct 2019, 10:24 WIB

PDIP: Jalankan Dulu Revisi UU KPK

Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu membawa koper saat mendatangi KPK, Jakarta. (ilustrasi)

Rabu , 09 Oct 2019, 09:17 WIB

PDIP: Jangan Tekan Presiden Terbitkan Perppu KPK

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Yuntho.

Rabu , 09 Oct 2019, 05:00 WIB

Soal Aksi, Emerson: Koalisi Sipil Solid dengan Mahasiswa

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyampaian temuan survei terkait perppu UU KPK dan gerakan mahasiswa di mata publik, Jakarta, Ahad (6/10).

Rabu , 09 Oct 2019, 04:45 WIB

Hanura Ragukan Survei LSI Soal Perppu KPK

Selasa , 08 Oct 2019, 21:25 WIB

Masinton Sebut Perppu KPK Didasari Pertimbangan Yuridis

Selasa , 08 Oct 2019, 21:01 WIB

DPR Belum Serahkan Naskah Perbaikan UU KPK

Presiden Jokowi mengundang tokoh nasional untuk membahas kondisi kebangsaan di Istana Merdeka, Kamis (26/9).

Selasa , 08 Oct 2019, 07:45 WIB

Soal Perppu KPK, Tjahjo: Belum Ada Arahan dari Jokowi

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva

Hamdan Zoelva Sebut Uji Materi UU KPK Sudah Tepat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Hamdan Zoelva, menilai permohonan uji materi terhadap Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tepat dilakukan oleh perwakilan masyarakat. Menurutnya, para pemohon uji materi harus mengajukan dalil dan bukti yang kuat agar uji materi bisa dikabulkan MK. "Saya kira memang langkah yang terbaik sekarang ini, ya seperti yang dilakukan...

Senin , 07 Oct 2019, 13:25 WIB

Politikus Gerindra Sarankan Jokowi Dialog dengan DPR

Senin , 07 Oct 2019, 13:14 WIB

Hamdan Zoelva: Keluarkan Perppu, Presiden tak Bisa Digugat

Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) bersama Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel (kiri), M Aziz Syamsuddin (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kanan) bersiap memimpin rapat pimpinan fraksi - fraksi DPR di ruang Komisi VII, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Senin , 07 Oct 2019, 13:07 WIB

UU KPK Banyak Salah Tik, Puan: Itu Teknis

Senin , 07 Oct 2019, 12:22 WIB

Soal Perppu KPK, Bamsoet: Kita Percayakan ke Presiden

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani

Senin , 07 Oct 2019, 12:15 WIB

Soal Perppu Penundaan Revisi UU KPK, DPR Belum Bisa Bersikap

Senin , 07 Oct 2019, 04:30 WIB

Perppu KPK dan Dilema Jokowi

Massa merobohkan pagar gedung DPRD Kota Medan saat unjuk rasa menolak UU KPK hasil revisi dan RUU KUHP, di Medan, Sumatera Utara, Jumat (27/9/2019).

Ahad , 06 Oct 2019, 21:20 WIB

Perppu KPK Dinilai Lebih Pas Dibanding Legislative Review

Sabtu , 05 Oct 2019, 14:35 WIB

Kehadiran DPR Saat Revisi UU KPK Jadi Bahan Gugatan ke MK

Anggota Wadah Pegawai KPK membawa bendera kuning saat melakukan aksi di gedung KPK Jakarta (Ilustrasi)

Sabtu , 05 Oct 2019, 14:26 WIB

Bisakah Presiden Dipecat karena Perppu? Pakar: Tidak Bisa

Massa aksi pelajar STM saat terlibat bentrok dengan polisi ketika melakukan aksi unjuk rasa tolak UU KPK hasil revisi dan RKUHP di Jalan Layang Slipi, Petamburan Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Jumat , 04 Oct 2019, 23:33 WIB

Aliansi Mahasiswa Solok Tolak RKUHP dan Revisi UU KPK

Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI), Andre Rahadian

Jumat , 04 Oct 2019, 18:49 WIB

Iluni UI Sarankan Judicial Review untuk UU KPK

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil

Jumat , 04 Oct 2019, 15:49 WIB

Politikus PKS: Tak Elok Jika Presiden Keluarkan Perppu

Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.

Jumat , 04 Oct 2019, 15:34 WIB

Ngabalin: Mahasiswa Jangan Ancam Presiden Soal Perppu

Jumat , 04 Oct 2019, 15:22 WIB

Soal Perppu KPK, Moeldoko: Bak Buah Simalakama

Jumat , 04 Oct 2019, 15:11 WIB

Moeldoko: Bukan Mahasiswa Saja yang Didengar Presiden

Jumat , 04 Oct 2019, 14:12 WIB

Politikus PKS: Presiden Jangan Dilema Sikapi UU KPK

Pakar: Presiden tak Bisa Dimakzulkan karena Perppu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Hifdzil Alim menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) KPK tidak berpotensi menimbulkan pemakzulan terhadap Presiden. Ia mengaku belum menemukan pasal untuk pemakzulan itu. "Saya belum menemukan pada bagian mana di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan Presiden dapat diberhentikan pada masa jabatannya jika menerbitkan perpu," kata Hifdzil dihubungi di Jakarta,...

Jumat , 04 Oct 2019, 05:00 WIB