#revisi-uu-kpk

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Senin , 11 Nov 2019, 22:25 WIB

Mahfud: Sekarang Saya Menteri, tak Ada Visi Menteri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkap makna kalimat 'tidak ada visi misi selain visi misi Presiden' saat pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat di...

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) berpidato disaksikan Menko Polhukam Mahfud MD (kedua kiri) dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Senin , 11 Nov 2019, 21:29 WIB

Perppu KPK Tunggu Putusan MK, Mahfud: Dianalisis Lagi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko Widodo belum akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Usai putusan MK, pemerintah juga akan terlebih dahulu menganalisis putusan itu."Kita lihat dulu putusan Mahkamah Konstitusi-nya apa, lalu dianalisis lagi apa yang...

Senin , 11 Nov 2019, 16:42 WIB

UII Berharap Hakim MK Gunakan Kacamata Langit

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Universitas Islam Indonesia (UII) secara resmi...

Sabtu , 09 Nov 2019, 19:00 WIB

PDIP Nilai RKUHP Cukup Disosialisasi dan Dipertegas

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Fraksi PDI Perjuangan menilai, rancangan kitab undang...

Jumat , 08 Nov 2019, 15:50 WIB

Isu Ahok Jadi Dewas KPK, ICW: Tak Ubah Keadaan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Coruption Watch (ICW) berpendapat, siapa...

Jumat , 08 Nov 2019, 13:18 WIB

Peluang Antasari Jadi Dewan Pengawas Tertutup, Kecuali ..

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan (kiri) bersama Mantan Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Abbas Said, memberikan penjelasan kepada peserta diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Kamis , 07 Nov 2019, 19:10 WIB

Dewan Pengawas Diharapkan tak Perlambat Kerja KPK

Kamis , 07 Nov 2019, 16:36 WIB

Istana: Anggota Dewan Pengawas KPK Kompeten dan Kredibel

Selasa , 05 Nov 2019, 21:00 WIB

Mahfud Mengaku tak Dimintai Saran Soal Dewan Pengawas KPK

Anggota DPD RI periode 2019-2024 perwakilan DKI Jakarta Jimly Asshiddiqie.

Selasa , 05 Nov 2019, 17:01 WIB

Jimly: Dewan Pengawas KPK Harus Diisi Orang Berpengalaman

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjawab pertanyaan wartawan di Pamekasan, Jawa Timur, Jumat (1/11/2019).

Selasa , 05 Nov 2019, 16:42 WIB

Mahfud: Presiden Belum Putuskan Keluarkan Perppu atau tidak

Mensesneg Pratikno mengumumkan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Menpora di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019).

Selasa , 05 Nov 2019, 04:50 WIB

Siapa Dewan Pengawas KPK? Pratikno: Banyak Ahli Hukum

Senin , 04 Nov 2019, 20:17 WIB

Koalisi Save KPK Sayangkan tak Ada Perppu KPK

Senin , 04 Nov 2019, 19:33 WIB

Walau Berat, KPK Tetap Harus Jalan

Senin , 04 Nov 2019, 08:16 WIB

Alasan Presiden Dipertanyakan

Direktur Advokasi Pukat UGM, Oce Madril.

Sabtu , 02 Nov 2019, 20:39 WIB

Pukat UGM: Pemilihan Dewan Pengawas Harus Transparan

Sabtu , 02 Nov 2019, 20:24 WIB

Soal Perppu, Politikus Gerindra: Kami Hormati Presiden

Presiden Joko Widodo menyematkan bintang jabatan kepada Kapolri Jenderal Idham Aziz saat pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/10).

Pakar: Jokowi Bisa Pertimbangkan UU KPK Baru

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), Muzakir menilai, ada dua pilihan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyelesaikan polemik Undang-undang (UU) Nomor 19/2019 tentang perubahan UU KPK. Pertama, kata Muzakir, presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Kedua, presiden bisa juga mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) baru sebagai pengganti aturan yang kontroversial tersebut. “Lebih bagus...

Publik Dukung Presiden Terbitkan Perppu KPK

Jumat , 01 Nov 2019, 23:59 WIB

Presiden tak Terbitkan Perppu, ICW: Itu Kekeliruan

Jumat , 01 Nov 2019, 23:15 WIB

Presiden tak Terbitkan Perppu, Ini Respons KPK

Jumat , 01 Nov 2019, 22:10 WIB

Perppu KPK tak Terbit, Pukat UGM: Sangat Mengecewakan

Presiden Joko Widodo (kanan) memberi selamat pada Kapolri Jenderal Pol Idham Azis usai penyematan pangkat dalam rangkaian upacara pelantikan Kapolri di Istana Negara, Jumat (1/11/2019).

Jumat , 01 Nov 2019, 16:57 WIB

Tak Ada Perppu, Jokowi Tunjuk Langsung Dewan Pengawas KPK

Jumat , 01 Nov 2019, 16:46 WIB

Presiden Jokowi tak akan Terbitkan Perppu KPK

Rabu , 30 Oct 2019, 09:29 WIB

Mahfud: Perppu Tinggal Tunggu Presiden

Selasa , 29 Oct 2019, 08:35 WIB

Mahfud: Perppu KPK Tinggal Tunggu Keputusan Presiden

Belasan ibu-ibu milenial dari berbagai kalangan menggelar aksi solidaritas di Taman Vanda, Kota Bandung mendukung gerakan mahasiswa menuntut pembatalan UU KPK dan RUU KUHP dan beberapa RUU lainnya. Mereka pun mengecam tindakan aparat yang melakukan kekerasan terhadap gerakan mahasiswa.

Selasa , 29 Oct 2019, 02:27 WIB

Parlemen Uni Eropa Kecewa Soal Revisi UU KPK

Senin , 28 Oct 2019, 14:44 WIB

ICW Minta Presiden Jokowi Kembali Pertimbangkan Perppu KPK

Petugas Komisi Pemberantasan Korupasi (KPK) membawa dokumen usai melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Indramayu, di Indramayu, Jawa Barat, Jumat (17/10/2019).

Senin , 21 Oct 2019, 08:20 WIB

Pemberantasan Korupsi Semakin Berat

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan aksi tolak revisi UU KPK di halaman gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/2). (Republika/Raisan Al Farisi)

Ahad , 20 Oct 2019, 13:51 WIB

Pukat UGM: Jangan Buru-Buru Judicial Review UU KPK

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto

Jumat , 18 Oct 2019, 13:29 WIB

PDIP: Pencegahan Korupsi Perlu Sistemik

Jumat , 18 Oct 2019, 11:22 WIB

KPK akan Pelajari Isi UU KPK

Jumat , 18 Oct 2019, 09:19 WIB

Sudah Resmi, UU KPK Bernomor 19 Tahun 2019

Jumat , 18 Oct 2019, 00:15 WIB

PKS Dukung Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Kamis , 17 Oct 2019, 21:18 WIB

BEM Unmul Gelar Kajian Terkait UU KPK

ICW Soal Perppu KPK: Partai Jangan Intervesi Presiden

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Coruption Watch (ICW) kembali meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terhadap UU KPK yang mulai berlaku hari ini (17/10). ICW pun meminta agar partai politik tak menghalangi presiden melaksanakan hak konstitusionalnya itu."ICW menuntut agar partai politik tidak mengintervensi presiden dalam mengeluarkan Perppu," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan...

Kamis , 17 Oct 2019, 18:00 WIB