#ruu-pdp

Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan pers. Data pribadi nomor induk kependudukan (NIK) presiden Joko Widodo bocor dan beredar di dunia maya. Pengamat hukum dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Umar Husein meminta rancangan undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) segera disahkan dan menjalankan penegakan hukum dengan melakukan empat faktor.

Jumat , 03 Sep 2021, 16:59 WIB

Pengamat: RUU PDP Harus Disahkan karena Tujuh UU tak Jalan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Data pribadi nomor induk kependudukan (NIK) presiden Joko Widodo bocor dan beredar di dunia maya. Pengamat hukum dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Umar Husein meminta rancangan...

Jumat , 03 Sep 2021, 14:07 WIB

Data Jokowi Bocor, DPR Dorong Segera Sahkan RUU PDP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Saifullah Tamliha, menyayangkan bocornya data pribadi milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ada dalam sertifikat vaksin Covid-19 miliknya. Menurutnya, ini merupakan salah satu tanda urgensinya rancangan undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). "Menkominfo sebagai pembantu Presiden Jokowi diharapkan segera memenuhi janjinya untuk segera menyelesaikan RUU PDP dengan Komisi...

Jumat , 03 Sep 2021, 13:39 WIB

Data Pribadi Presiden Bocor, Ini Kata DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Data pribadi presiden Joko Widodo bocor dan...

Kamis , 29 Jul 2021, 07:32 WIB

RUU PDP Deadlock, NasDem: DPR-Pemerintah Perlu Duduk Bersama

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus dugaan kebocoran data kembali muncul....

Rabu , 28 Jul 2021, 13:02 WIB

Data Nasabah BRI Life Bocor, Ini Kata Legislator

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani,...

Seorang pejalan kaki melintas di depan Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Jakarta. Kementerian Kominfo saat ini masih melakukan penyelidikan dan audit forensik terhadap dugaan kebocoran data. (Ilustrasi)

Rabu , 28 Jul 2021, 12:35 WIB

'Kebocoran Data Terulang, Segera Selesaikan RUU PDP'

Selasa , 22 Jun 2021, 14:07 WIB

DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan Penanggulangan Bencana

Suasana Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2020). Dalam Rapat Paripurna itu DPR menyetujui RUU APBN Tahun Anggaran 2021 dan RUU Bea Materai menjadi Undang-Undang serta menetapkan perpanjangan waktu pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi.

Selasa , 08 Jun 2021, 17:10 WIB

Legislator Nilai RUU PDP Sangat Mendesak

Ahad , 11 Apr 2021, 07:03 WIB

'Perusahaan Harus Pastikan Data Pribadi tak Disalahgunakan'

Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani

Selasa , 16 Mar 2021, 21:06 WIB

DPR soroti dua isu yang berpotensi hambat pengesahan RUU PDP

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.Johnny G Plate mengajak DPR RI untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Senin , 01 Feb 2021, 20:58 WIB

Menkominfo Ajak DPR Percepat RUU Perlindungan Data

Selasa , 12 Jan 2021, 22:31 WIB

Legislator: Pembahasan RUU PDP Masih Cukup Alot

Selasa , 12 Jan 2021, 05:33 WIB

Kebijakan Baru Facebook, Menkominfo Ajak Rampungkan RUU PDP

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

Selasa , 05 Jan 2021, 07:17 WIB

Menkominfo Harap RUU PDP Segera Diundangkan

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Prof Widodo Muktiyo

Senin , 14 Sep 2020, 00:11 WIB

RUU PDP Dinilai Bentuk Keseriusan Lindungi Data Pribadi

Selasa , 08 Sep 2020, 01:33 WIB

Panja RUU PDP Setujui 66 DIM yang Bersifat Tetap

Seorang warga mengisi data pribadi untuk pengajuan menjadi anggota koperasi simpan pinjam sejahtera bersama secara daring. Hingga kini, Indonesia belum memiliki UU yang melidungi data pribadi warga negara. (ilustrasi)

Rabu , 02 Sep 2020, 10:26 WIB

Ada Harapan RI Segera Punya UU Perlindungan Data Pribadi

Fraksi Golkar Berikan Beberapa Catatan Terkait RUU PDP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Christina Aryani menilai Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dapat meningkatkan daya tawar Indonesia. Meski setuju pembahasan dilanjutkan, Fraksi Golkar tetap memberikan beberapa catatan terkait RUU Perlindungan Data Pribadi. "Adanya legislasi primer menyangkut pelindungan data pribadi juga akan meningkatkan posisi tawar Indonesia sebagai pusat data global di masa mendatang," kata...