#uu-asn

Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Nonkategori usia 35 tahun ke atas (GTKHNK35+) menyampaikan sejumlah masukan terkait revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketua GTKHNK35+ Provinsi Riau, Desi Qadarsih, meminta agar panja revisi UU ASN menghapus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). (Ilustrasi guru honorer)

Selasa , 29 Jun 2021, 05:31 WIB

Guru Honorer Minta Revisi UU ASN Hentikan PPPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Nonkategori usia 35 tahun ke atas (GTKHNK35+) menyampaikan sejumlah masukan terkait revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)....

Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Moh Najih, menyampaikan sejumlah masukannya terkait rencana perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Ombudsman menyoroti sejumlah hal di dalam perubahan UU ASN, salah satunya di dalam pasal 105 tentang kaitannya dengan bagaimana pemutusan hubungan perjanjian kerja. (Ilustrasi Apartur Sipil Negara/ASN)

Senin , 28 Jun 2021, 13:33 WIB

Ombudsman Soroti Sejumlah Pasal Dalam Revisi UU ASN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Moh Najih, menyampaikan sejumlah masukannya terkait rencana perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Ombudsman menyoroti sejumlah hal di dalam perubahan UU ASN, salah satunya di dalam pasal 105 tentang kaitannya dengan bagaimana pemutusan hubungan perjanjian kerja. "Ini perlu memperhatikan kaitannya dengan policy-policy yang dipandang perlu baik pemerintah maupun...

Senin , 28 Jun 2021, 13:13 WIB

Ombudsman: Lembaga Pengawas ASN Tetap Diperlukan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Moh Najih,...

Sabtu , 17 Apr 2021, 09:42 WIB

Anggota DPR Dukung Wacana Pembubaran Komisi ASN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus...

Sabtu , 03 Oct 2020, 12:01 WIB

Ahmad Basarah: ASN Harus Pegang Teguh Ideologi Pancasila

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka...

Ahad , 28 Jun 2020, 02:10 WIB

Infografis New Normal, Bisakah ASN Dipecat?

Suasana sidang Pengujian Materiil di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selasa , 19 May 2020, 23:37 WIB

UU ASN Salah Satu yang Paling Sering Diuji di MK

Ilustrasi guru honorer. Pegawai honorer guru dan perawat mengajukan permohonan pengujian UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) ke Mahkamah Konstitusi. Sebab, UU ASN tidak mengatur status dan kedudukan tenaga honorer.

Rabu , 26 Feb 2020, 00:11 WIB

Tenaga Honorer Gugat UU ASN ke MK

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri), Enny Nurbaningsih (kedua kiri), Manahan MP Sitompul (ketiga kiri), Aswanto (keempat kiri), I Dewa Gede Palguna (keempat kanan), Wahiduddin Adams (ketiga kanan), Arief Hidayat (kedua kanan) dan Suhartoyo (kanan) memimpin sidang putusan perkara tentang pemberhentian aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Kamis (25/4).

Kamis , 25 Apr 2019, 17:31 WIB

MK Jabarkan Frasa Terkait Pemberhentian PNS

Kamis , 25 Apr 2019, 13:26 WIB

MK akan Putus Perkara Pemberhentian PNS

Tenaga honorer K2 DIY melakukan aksi di depan kantor DPRD DIY dan kantor Gubernur DIY.

Kamis , 04 Oct 2018, 19:05 WIB

Ratusan Tenaga Honorer DIY Minta Revisi UU ASN

Rabu , 26 Sep 2018, 08:27 WIB

DPR Bertekad Selesaikan Revisi UU ASN

Peserta melaksanakan tes melalui Computer Assisted Test (CAT) calon pegawai negeri sipil (CPNS) kementerian Hukum dan HAM di Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (11/9).

Senin , 19 Feb 2018, 13:59 WIB

Warga Surabaya Diimbau Waspadai Penipuan Penerimaan CPNS

Selasa , 13 Feb 2018, 12:29 WIB

Honorer Sleman Tuntut Pengangkatan Menjadi CPNS

Seorang guru mengajar di kelas. (ilustrasi)

Jumat , 09 Feb 2018, 03:05 WIB

Muluskan Pengangkatan Guru Honorer, UU ASN Direvisi

Ahad , 30 Apr 2017, 04:44 WIB

Menpan RB: ASN Harus Punya Pemikiran Inovatif

Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi (PANRB) Asman Abnur. (Republika/Edi Yusuf)

Ahad , 30 Apr 2017, 02:33 WIB

Asman Abnur Tantang Unand Jadi PT Terbaik

Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur

Pemerintah Ingin Jalankan PP Sebelum Revisi UU ASN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan menerbitkan surat penolakan rencana revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Alasannya, pemerintah ingin menjalankan sejumlah peraturan pemerintah (PP) yang merupakan materi untuk menjalankan UU 5/2014."Diberi kesempatan PP keluar dulu. Biarkan kita menjalankan PP," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur di Kemenpan RB, Jakarta, beberapa waktu lalu.Ia...