Sejumlah buruh dari berbagai serikat dan organisasi berunjuk rasa di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Selasa (15/11/2022). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menuntut pemerintah untuk menaikkan upah tahun 2023 sebesar 13 persen serta menolak PHK di tengah isu resesi global dan menolak Ombibuslaw UU Ciptaker.

Selasa , 15 Nov 2022, 14:25 WIB

In Picture: Massa Buruh Bandung Tuntut Kenaikan Upah Tahun 2023

Pengunjuk rasa bergandengan tangan saat memprotes UU Omnibus Law di Jakarta, Indonesia, 10 Agustus 2022. Lebih dari seribu buruh Indonesia menggelar unjuk rasa mendesak DPR agar membatalkan Omnibus Law penciptaan lapangan kerja.

Kamis , 11 Aug 2022, 01:03 WIB

GSBI: UU Cipta Kerja Sebabkan Penghidupan Buruh Upah Terampas

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) -- Ilustrasi

Rabu , 06 Jul 2022, 16:50 WIB

Kemenko Perekonomian: Komitmen Investasi di KEK Capai Rp 60 Triliun

Massa dari elemen serikat buruh saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Komplek DPR RI, Jakarta, Rabu (15/6/2022). Dalam aksinya mereka menyampaikan lima tuntutan diantaranya menolak revisi UU Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan, menolak Omnibus Law Cipta Kerja, menolak masa kampanye 75 hari atau harus 9 bulan sesuai Undang-Undang, sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan menolak liberalisasi pertanian melalui World Trade Organization (WTO). Menurut Presiden Partai Buruh, Saiq Iqbal, aksi tersebut digelar di sejumlah kota Industri di Indonesia, sementara untuk di DKI Jakarta dipusatkan di DPR RI dengan melibatkan sebanyak 10.000 buruh.

Rabu , 15 Jun 2022, 14:51 WIB

In Picture: Ribuan Buruh Gelar Aksi di Depan Gedung DPR/MPR

Suasana pelantikan lima penjabat gubernur yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian (kedua kiri) di Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5/2022). Mendagri Tito Karnavian?melantik lima penjabat gubernur, yaitu Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasna Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)?Paulus Waterpauw?sebagai Pj. Gubernur Papua Barat,?Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai Pj. Gubernur Banten, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik sebagai Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Jamaludin sebagai Pj. Gubernur Bangka Belitung, serta Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Hamka Hendra Noer sebagai Pj. Gubernur Gorontalo.

Kamis , 26 May 2022, 16:40 WIB

Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Ubah Indonesia Menjadi Sentralistik

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR menunggu surat presiden soal UU Cipta Kerja pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ilustrasi.

Selasa , 24 May 2022, 23:44 WIB

DPR Tunggu Surat Presiden Soal UU Cipta Kerja

Ilustrasi. Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Partai Buruh langsung bereaksi usai DPR mengesahkan Revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP).

Selasa , 24 May 2022, 17:03 WIB

Tolak Pengesahan Revisi UU PPP, Partai Buruh Ancam Gelar Aksi Besar 

Sejumlah massa buruh saat melaksanakan aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (14/5/2022). Dalam aksi yang merupakan rangkaian peringatan Hari Buruh Sedunia tersebut mereka menyuarakan 18 tuntutan salah satunya menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Republika/Putra M. Akbar

Sabtu , 14 May 2022, 17:25 WIB

Partai Buruh Ancam Organisir 5 Juta Pekerja Mogok Jika Revisi UU Cipta Kerja Dilanjutkan 

Buruh dari berbagai aliansi berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (11/3/2022). Dalam aksinya mereka menolak penundaan Pemilu 2024, menuntut pencabutan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jaminan Hari Tua (JHT), menolak omnibus law UU Cipta Kerja serta meminta pemerintah menurunkan harga bahan pokok.

Jumat , 11 Mar 2022, 15:52 WIB

In Picture: Buruh dari Berbagai Aliansi Berunjuk Rasa di Depan Gedung DPR

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa pemerintahan yang dipimpinnya tidak selamanya sependapat dengan pandangan Mahkamah Konstitusi (MK) tetapi selalu menerima dan menghormati setiap putusan yang dikeluarkan lembaga peradilan itu. (Foto: Presiden Joko Widodo)

Kamis , 10 Feb 2022, 13:21 WIB

Meski tak Selalu Sepandangan, Jokowi Selalu Hormati Putusan MK

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya fraksi yang menolak penetapan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) menjadi usul inisiatif DPR. (Foto: Bukhori Yusuf)

Rabu , 09 Feb 2022, 01:04 WIB

Fraksi PKS: Revisi UU PPP Bukan untuk Perbaiki UU Ciptaker

Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyepakati 15 poin yang akan direvisi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). (Foto: Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi)

Selasa , 08 Feb 2022, 19:26 WIB

Revisi UU PPP Bolehkan Perbaikan Salah Ketik UU yang Sudah Disahkan

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) adalah alat untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tak berpihak kepada kelompok buruh. (Foto: Said Iqbal)

Partai Buruh akan Gugat Revisi UU PPP Jika Disahkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) adalah alat untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tak berpihak kepada kelompok buruh. Jika revisi UU PPP sudah disahkan, partainya bakal menggugat undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).  "Partai Buruh bersama FSPMI dan KSPI akan melakukan judicial review terhadap...

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly.

Jumat , 04 Feb 2022, 16:16 WIB

Menkumham Klaim Pemerintah Hormati Putusan MK Soal UU Cipta Kerja

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Jumat , 14 Jan 2022, 09:29 WIB

Siang Ini, Ribuan Buruh se-Jabotabek Gelar Aksi Tolak Omnibus Law di DPR

UU Ciptaker: Polemik Kecacatan Formil Undang-Undang Cipta Kerja

Sabtu , 08 Jan 2022, 06:51 WIB

Polemik Kecacatan Formil Undang-Undang Cipta Kerja

Presiden PKS Ahmad Syaikhu

Selasa , 04 Jan 2022, 08:30 WIB

Pemerintah Dinilai Belum Berpihak kepada Buruh Soal Ciptaker

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi menegaskan komitmen pemerintah untuk menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang akan dimulai pada 2022. (ilustrasi).

Senin , 13 Dec 2021, 12:52 WIB

Kemenaker: Jaminan Kehilangan Pekerjaan akan Dimulai pada 2022

Pengunjuk rasa dari berbagai elemen buruh berunjuk rasa di kawasan Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta, Rabu (8/12/2021). Dalam aksinya tersebut mereka meminta pemerintah dan DPR mencabut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Rabu , 08 Dec 2021, 15:27 WIB

In Picture: Buruh Berunjuk Rasa Tolak UU Ciptaker di Jakarta

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) tidak perlu dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022. Sebab, revisi UU Ciptaker telah masuk dalam daftar kumulatif terbuka. (Foto: Yasonna Laoly, Ilustrasi)

Senin , 06 Dec 2021, 15:34 WIB

Menkumham: Revisi UU Ciptaker tak Perlu Masuk Prolegnas

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan putusan MK terkait UU Cipta Kerja tidak berdampak besar ke BUMN.

Jumat , 03 Dec 2021, 02:33 WIB

Erick: Dampak Putusan MK Bagi BUMN Sangat Minim

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Aswanto (kiri) dan Saldi Isra (kanan) memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan tersebut, namun demikian UU Cipta Kerja harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.

Jumat , 03 Dec 2021, 00:27 WIB

Fraksi DPR Ingin Revisi UU Ciptaker Fokus di Putusan MK

Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah.

Kamis , 02 Dec 2021, 13:52 WIB

Baleg PKS: Problem UU Ciptaker Bukan Hanya Masalah Prosedur

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Rabu , 01 Dec 2021, 17:10 WIB

Dikebut, Perbaikan UU Ciptaker Ditargetkan Selesai Awal 2022

Tersangka Petinggi Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat (kanan) diperiksa Direktorat Siber Bareskrim Polri sebagai tersangka dalam kasus penyebaran informasi yag ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemberitahuan bohong dengan menerbitkan keonaran dikalangan rakyat terkait penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja. (ilustrasi)

Rabu , 01 Dec 2021, 08:35 WIB

KAMI: Putusan MK Harus Jadi Dasar Bebaskan Jumhur Cs

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi

Selasa , 30 Nov 2021, 17:04 WIB

Baleg Tunggu Pimpinan DPR Terkait Perbaikan UU Ciptaker

Ketua DPR RI Puan Maharani

Selasa , 30 Nov 2021, 15:39 WIB

Puan: DPR Segera Tindak Lanjuti Putusan MK Soal UU Ciptaker

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Aswanto (kiri) dan Saldi Isra (kanan) memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan tersebut, namun demikian UU Cipta Kerja harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.

Selasa , 30 Nov 2021, 00:57 WIB

Perbaikan UU Cipta Kerja tak Perlu dengan Perppu Pemerintah

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan pers terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujuan formil UU Cipta Kerja di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (29/11/2021). Airlangga menyatakan pemerintah bersama DPR akan segera merevisi UU Cipta Kerja dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasca putusan MK.

Senin , 29 Nov 2021, 21:38 WIB

In Picture: Respon Menko Perekonomian Atas Vonis MK tentang UU Ciptaker

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin sidang putusan uji Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945, di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta,Kamis (25/11). Mahkamah Konstitusi (MK) menolak sebagian gugatan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang diajukan sejumlah elemen buruh. Majelis juga memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki dalam jangka waktu dua tahun ke depan.Prayogi/Republika.

Pengamat: Ciptaker Sudah Beri Kesempatan Masukan Masyarakat

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai DPR sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam proses pembuatan UU Cipta Kerja. Adi melihat lembaga perwakilan rakyat juga sudah cukup terbuka. Seperti menyebarkan undangan kepada sejumlah kalangan terkait dalam rangka menyerap aspirasi bahkan agenda-agenda sidang juga disebar kepada wartawan. Namun, karena UU tersebut hanya diketahui...

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Aswanto (kiri) dan Saldi Isra (kanan) memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan tersebut, namun demikian UU Cipta Kerja harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.

Senin , 29 Nov 2021, 15:15 WIB

Pemerintah Pastikan Perbaiki UU Cipta Kerja

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Aswanto (kiri) dan Saldi Isra (kanan) memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan tersebut, namun demikian UU Cipta Kerja harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.

Senin , 29 Nov 2021, 14:32 WIB

MK Dinilai Inkonsistensi Beri Putusan Terhadap UU Ciptaker

Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Senin , 29 Nov 2021, 12:06 WIB

Jokowi: UU Cipta Kerja Masih Tetap Berlaku

Firman Soebagyo

Ahad , 28 Nov 2021, 13:50 WIB

Baleg: Perbaikan UU Ciptaker Hal yang Biasa

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Aswanto (kiri) dan Saldi Isra (kanan) memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan tersebut, namun demikian UU Cipta Kerja harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.

Ahad , 28 Nov 2021, 09:27 WIB

IKAMI: MK Seharusnya Tegas Batalkan UU Cipta Kerja

Presidium KAMI, Prof Din Syamsuddin

Ahad , 28 Nov 2021, 07:43 WIB

Pernyataan KAMI Tanggapi Putusan MK di UU Ciptaker

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Aswanto (kiri) dan Saldi Isra (kanan) memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan tersebut, namun demikian UU Cipta Kerja harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.

Ahad , 28 Nov 2021, 06:08 WIB

Pakar Tuding Pemerintah DPR Salah Tafsir Soal UU Cipta Kerja

Peneliti Formappi Lucius Karus.

Sabtu , 27 Nov 2021, 12:12 WIB

Formappi: Perbaikan UU Cipta Kerja Harus Masuk Prolegnas

Syahganda Nainggolan makan bersama Habib Riziek di dalam tahanan.

Sabtu , 27 Nov 2021, 04:59 WIB

Jumhur-Syahganda, Tuntut Presiden Rehabilitasi Nama Baiknya

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti

Sabtu , 27 Nov 2021, 00:07 WIB

Pakar: Kawal Kepatuhan Pemerintah Jalani Putusan UU Ciptaker

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Jumat , 26 Nov 2021, 20:18 WIB

KSPI Nilai Airlangga Sebar Propaganda Pascaputusan MK

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly

Jumat , 26 Nov 2021, 19:25 WIB

Pemerintah Perbaiki UU Ciptaker, KSPI Minta SK UMP Dicabut

Yusril Ihza Mahendra

Jumat , 26 Nov 2021, 18:41 WIB

Dua Saran Yusril untuk Pemerintah Seusai Putusan MK

Prev Next