#uu-ciptaker

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti.

Jumat , 26 Nov 2021, 18:28 WIB

Ahli Hukum Tata Negara Nilai Putusan MK Membingungkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945 terkesan...

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Greenpeace Indonesia dan Walhi mengusulkan sebaiknya UU ini dibatalkan.

Jumat , 26 Nov 2021, 18:01 WIB

Dua LSM Lingkungan Respons UU Ciptaker, 'Batalkan Saja'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang lingkungan yaitu Greenpeace Indonesia dan Walhi angkat bicara mengenai Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan menolak sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Greenpeace Indonesia dan Walhi mengusulkan sebaiknya UU ini dibatalkan. Juru Bicara Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Asep Komarudin mengatakan, putusan MK mengonfirmasi dua hal. Pertama,...

Jumat , 26 Nov 2021, 17:24 WIB

Putusan Kompromi Jalan Tengah MK di UU Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizky Suryarandika, Flori Sidebang, Nawir Arsyad Akbar,...

Jumat , 26 Nov 2021, 16:51 WIB

DPR-Pemerintah Bahas UU Cipta Kerja pada 6 Desember

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR...

Jumat , 26 Nov 2021, 16:16 WIB

Pemerintah & DPR Dinilai Salah Tafsir Soal Nasib UU Ciptaker

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas...

Jumat , 26 Nov 2021, 15:48 WIB

Yusril: tak Kaget MK Putuskan UU Ciptaker Inkonstitusional

Pengamat Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra

Jumat , 26 Nov 2021, 15:46 WIB

Putusan MK di UU Ciptaker, Yusril Nilai Pemerintah Beruntung

Jumat , 26 Nov 2021, 15:37 WIB

Yusril: Tak Heran MK Nyatakan UU Ciptaker Inskonstitusional

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Aswanto (kiri) dan Saldi Isra (kanan) memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan tersebut, namun demikian UU Cipta Kerja harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.

Jumat , 26 Nov 2021, 14:52 WIB

Ringkasan Putusan: UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat

Ketua Umum YLBHI Asfinawati meminta pemerintah menghentikan penerapan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Jumat , 26 Nov 2021, 10:55 WIB

YLBHI: Hentikan Penerapan UU Cipta Kerja

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi. Baleg menyatakan, perbaikan UU Cipta Kerja disebut tak perlu masuk ke dalam prolegnas terlebih dahulu.

Jumat , 26 Nov 2021, 10:49 WIB

Baleg: Perbaikan UU Cipta Kerja tak Perlu Masuk Prolegnas

Jumat , 26 Nov 2021, 09:57 WIB

UU Ciptaker, Akademisi: Pembuatan UU Sering Tabrak Prosedur

Jumat , 26 Nov 2021, 07:15 WIB

UU Cipta Kerja Segera Diperbaiki

Jumat , 26 Nov 2021, 06:41 WIB

Mantan Anggota Panja Sebut Ada Tekanan Saat Buat UU Ciptaker

Jumat , 26 Nov 2021, 00:54 WIB

YLBHI: Pemerintah tidak Bisa Berlakukan UU Cipta Kerja

Kamis , 25 Nov 2021, 20:50 WIB

UU Ciptaker Inkonstitusional, Baleg DPR Kecewa

Sejumlah buruh dari berbagai serikat buruh berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (25/11). Dalam unjuk rasa tersebut, mereka mendesak pemerintah untuk mencabut UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh dan menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2022.

Kamis , 25 Nov 2021, 16:41 WIB

In Picture: Aksi Buruh Tolak UU Ciptaker di Depan Gedung Sate

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman bersiap memimpin sidang putusan uji Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945, di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta,Kamis (25/11). Mahkamah Konstitusi (MK) menolak sebagian gugatan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang diajukan sejumlah elemen buruh. Majelis juga memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki dalam jangka waktu dua tahun ke depan.Prayogi/Republika.

MK Tolak Sebagian Gugatan UU Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang diajukan oleh sejumlah kalangan buruh. Putusan itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Anwar Usman pada Kamis (25/11). "Mengadili dalam provisi, satu, menyatakan permohonan provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. Dua, menolak permohonan provisi Pemohon III,...

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan menunggu terlebih dahulu putusan lengkap dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ilustrasi

Kamis , 25 Nov 2021, 15:56 WIB

Baleg Segera Koordinasi ke Pemerintah Soal UU Cipta Kerja

Suasana sidang putusan pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945, di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (25/11). Mahkamah Konstitusi (MK) menolak sebagian gugatan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang diajukan sejumlah elemen buruh. Majelis juga memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki dalam jangka waktu dua tahun ke depan.Prayogi/Republika.

Kamis , 25 Nov 2021, 15:44 WIB

DPR Segera Kaji Pasal UU Cipta Kerja yang Bermasalah

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan, obesitas regulasi dan tumpang-tindih antar-UU tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan tata cara atau pedoman baku yang berlaku untuk menyusun undang-undang. (ilustrasi)

Kamis , 25 Nov 2021, 14:52 WIB

Ini Pertimbangan MK Soal UU Cipta Kerja

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kamis , 25 Nov 2021, 14:01 WIB

MK: UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945

Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umroh (Forum SATHU) menemui Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, di kantornya, Selasa (16/11). Ada beberapa isu yang disampaikan Forum SATHU kepada Menko Airlangga, selain perkembangan umrah adalah tentang keberatan penyelenggaraan perjalanan ibadah umran (PPIU) dan Penyelenggaraan Ibadah Haji khusus (PIHK) dengan pajak penambahan nilai (PPN).

Rabu , 17 Nov 2021, 22:46 WIB

Forum SATHU Dukung UU Ciptaker, Tapi Keberatan dengan Denda

Senin , 08 Nov 2021, 15:31 WIB

Omnibus Law Sebagai Senjata Golongan Super Rich

Selasa , 02 Nov 2021, 13:46 WIB

Lawan Gurita Oligarki: Atasi Virus dan Wujudkan Keadilan Ekologi

Kamis , 21 Oct 2021, 23:07 WIB

Dirjen Otda: 17.000 Perda Berkaitan Implementasi UU Ciptaker

Deklarasi dilahirkannya kembali Partai Buruh yang digelar lewat Kongres ke-4 di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Selasa (5/10).

Selasa , 05 Oct 2021, 14:13 WIB

Partai Buruh Siapkan Diri untuk Pemilu 2024

Selasa , 05 Oct 2021, 13:05 WIB

Partai Buruh Dilahirkan Kembali karena UU Cipta Kerja

Aktivis melakukan aksi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/10/2021). Aksi dengan membawa replika monster gurita raksasa ini untuk memperingati satu tahun pengesahan UU Cipta Kerja.

Selasa , 05 Oct 2021, 11:45 WIB

In Picture: Aksi Peringatan Satu Tahun Pengesahan UU Cipta Kerja

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin sidang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di gedung MK, Jakarta, Kamis (9/9/2021). Sidang beragendakan mendengarkan keterangan ahli presiden sekaligus pakar hukum Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita dan sejumlah pakar hukum lainnya.

Kamis , 09 Sep 2021, 14:41 WIB

In Picture: MK Gelar Uji Formil UU Cipta Kerja

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) bersama para hakim anggota mendengarkan keterangan saksi fakta dari pemohon yakni Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pada sidang uji formil UU Cipta Kerja di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (25/8/2021). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi pemohon dan pemohon perkara yaitu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan Ketua DPD FSP LEM Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat Muhamad Sidarta

Rabu , 25 Aug 2021, 15:23 WIB

Uji UU Ciptaker, Said Iqbal Khawatir Ada Mogok Nasional

Sejumlah buruh yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) melakukan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sabtu , 21 Aug 2021, 06:29 WIB

Respons Pemda terhadap UU Cipta Kerja Disebut Belum Optimal

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membutuhkan penyesuaian karena terdapat perbedaan kondisi di setiap daerah. (Foto: Bima Arya)

Kamis , 05 Aug 2021, 16:16 WIB

Bima Arya: Implementasi UU Ciptaker Butuh Penyesuaian

Hakim Konstitusi Anwar Usman (tengah), Aswanto (kedua kiri), Arief Hidayat (kiri), Saldi Isra (kedua kanan) dan Suhartoyo (kanan) memimpin sidang Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (5/8/2021). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan ahli dan saksi pihak pemohon.

Kamis , 05 Aug 2021, 15:44 WIB

In Picture: Sidang Uji Formai dan Materil UU Ciptakerja MK

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziyah.

MK Tolak Gugatan UU Ciptaker, Menaker: Hormati Putusan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ((K)SBSI). Menaker lantas meminta kepada semua pihak agar menghormati keputusan MK tersebut. Dasar MK menolak gugatan buruh karena tidak memiliki kedudukan hukum. Terutama dalam perkara 109/PUU-XVIII/2020 perihal Uji Materil Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster...

Pekerja tambang beraktivitas di area pengeboran minyak dan gas. (ilustrasi). Perwakilan dari Policy Strand Lead for Program MENTARI, Muhammad Suhud mengatakan, dengan adanya UU Ciptaker yang mengintervensi beberapa UU sebelumnya, membuat sektor energi menjadi tidak menarik. Hal itu, kata dia, mengingat akar masalah yang ada justru tidak diselesaikan.

Rabu , 30 Jun 2021, 16:25 WIB