#uu-omnibus-law

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman bersiap memimpin sidang putusan uji Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945, di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta,Kamis (25/11). Mahkamah Konstitusi (MK) menolak sebagian gugatan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang diajukan sejumlah elemen buruh. Majelis juga memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki dalam jangka waktu dua tahun ke depan.Prayogi/Republika.

Kamis , 25 Nov 2021, 16:31 WIB

In Picture: Sidang Putusan MK tentang Uji Materi Omnibus Law

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin sidang putusan uji Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945, di...

Sejumlah mahasiswa mengelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta, Rabu (6/10). Aksi yang di gelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) tersebut dalam rangka memperingati satu tahun disahkannya omnibus law UU Cipta Kerja.

Rabu , 06 Oct 2021, 14:35 WIB

In Picture: BEM SI Gelar Peringatan Satu Tahun Disahkannya Omnibus Law

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sejumlah mahasiswa mengelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta, Rabu (6/10). Aksi yang di gelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) tersebut dalam rangka memperingati satu tahun disahkannya omnibus law UU Cipta...

Kamis , 22 Apr 2021, 16:34 WIB

Minim Sosialisasi: UU Sapu Jagat Dianggap UU Sapu Jahat

Sumber : Portal Berita Kompas.Com Sedikit bernostalgia ketika urat leher...

Kamis , 28 Jan 2021, 14:20 WIB

Demo Omnibus Law di Palembang, 5 Mahasiswa Divonis 10 Bulan

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang...

Rabu , 28 Oct 2020, 19:27 WIB

In Picture: Massa Bawa Korek Kuping Raksasa untuk Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah buruh melakukan long march saat menggelar...

Selasa , 27 Oct 2020, 17:38 WIB

Risma Harap tak Ada Lagi Anak-Anak Ikut Demo

Pengamat Politik FISIP Universitas Indonesia, Aditya Perdana (tengah)

Sabtu , 24 Oct 2020, 17:03 WIB

Pemerintah Perlu Ubah Komunikasi Politik pada Publik

Sabtu , 24 Oct 2020, 16:13 WIB

Pengamat: Demo UU Cipta Kerja Akumulasi Ketidakpuasan

Senin , 12 Oct 2020, 21:45 WIB

Polda Siapkan Personel Kawal Demo Omnibus Law di Istana

Andong dan becak mangkal kembali di kawasan Malioboro, Yogyakarta, Ahad (11/10). Kawasan wisata dan ikon Yogyakarta kembali menggeliat pascarusuh aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law. Wisatawan kembali hilir-mudik di jalur pedestrian Malioboro seperti sedia kala. Dan pedagang makanan dan oleh-oleh juga sudah membuka lapaknya.

Ahad , 11 Oct 2020, 18:08 WIB

In Picture: Kawasan Wisata Malioboro Kembali Menggeliat

Sabtu , 10 Oct 2020, 15:44 WIB

Jokowi: UU Ciptaker untuk Sediakan Lapangan Kerja

Sabtu , 10 Oct 2020, 14:21 WIB

Ekonom INDEF Pertanyakan Naskah Final UU Cipta Kerja

Peserta aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law memenuhi Malioboro di depan DPRD DIY, Kamis (8/10).

Jumat , 09 Oct 2020, 03:31 WIB

DPRD DIY: UU Ciptaker Disahkan dengan Tergesa-Gesa

Jumat , 09 Oct 2020, 01:49 WIB

Menkop Sebut Ada 6 Poin Penting UU Ciptaker Bagi UMKM

Aparat kepolisian membubarkan peserta aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law di DPRD DIY, Yogyakarta, Kamis (8/10).

Kamis , 08 Oct 2020, 23:12 WIB

In Picture: Begini Penampakan Kawasan Malioboro Pascademo

Sejumlah warga melihat mobil polisi yang rusak berat akibat dirusak oleh demonstran yang menolak UU Cipta Kerja di Kota Pekanbaru, Riau, Kamis (8/10/2020).

Kamis , 08 Oct 2020, 22:55 WIB

In Picture: Rusuh Demo Tolak UU Cipta Kerja di Pekanbaru

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia

Kamis , 08 Oct 2020, 19:44 WIB

BKPM Akui Investor Global tak Semua Pro Omnibus Law

Omnibus Law Semakin Sudutkan Masyarakat Adat dan Hutan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Koordinator Jikalahari, Okto Yugo, mengatakan, Omnibus Law akan lebih mudah menyudutkan masyarakat adat dan hutan. Khususnya, mengenai UU Penataan Ruang. Sebab, hutan produksi terbatas (HPT) akan legal untuk hutan tanaman industri (HTI). Dikatakan Okto, ketika Omnibus Law jadi UU, perizinan terkait HTI juga akan menjadi masif di kawasan hutan-hutan HPT. Dengan dasar itu, ke depan, kriminalisasi masyarakat...

UU Omnibus Law (ilustrasi). Draf rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law ditargetkan oleh jajaran kabinet akan rampung pada pekan ini sebelum disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Selasa , 07 Jan 2020, 16:10 WIB

Omnibus Law Bisa Naikkan Defisit Perdagangan

close ×