#wamenkumham

Senin , 28 Nov 2022, 17:21 WIB

Wamenkumham: RKUHP Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) akan menghapus pasal pencemaran nama baik dan penghinaan. Selama ini kedua...

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (kriri).

Rabu , 09 Nov 2022, 22:28 WIB

Wamenkumham: Pasal Penyerangan Martabat Presiden Alami Perubahan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Hiariej, menyebut penjelasan pasal 278 mengenai penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden dalam naskah RUU tentang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) versi 9 November mengalami perubahan. Hal itu dia katakan usai menyerahkan naskah RUU KUHP hasil dialog publik dan sosialisasi itu kepada Komisi III DPR dalam...

Rabu , 09 Nov 2022, 17:48 WIB

Wamenkumham RI: Pemberian Kewarganegaraan untuk Kemajuan Timnas Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi...

Rabu , 09 Nov 2022, 17:31 WIB

Wamenkumham Klaim Pasal Penghinaan Presiden tak Halangi Kebebasan Demokrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham)...

Rabu , 09 Nov 2022, 16:53 WIB

Wamenkumham Sebut Draf Terbaru RKUHP Memuat 627 Pasal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham)...

Wakil Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Gorontalo AKBP Fammudin (kedua kiri) menyaksikan pelapor dan terlapor berjabat tangan pada pertemuan proses Restorative Justice atau keadilan restoratif di Polda Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Senin (30/5/2022). Polda Gorontalo menerapkan Restorative Justice dalam kasus dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial untuk memberikan kepastian, keadilan dan kebermanfaatan hukum di tengah masyarakat.

Kamis , 03 Nov 2022, 07:24 WIB

Wamenkumham : Restorative Justice Tegaskan Pentingnya Pemulihan

Rabu , 12 Oct 2022, 23:20 WIB

Wamenkumham: Tidak Ada Diskriminasi pada Warga Binaan

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej mengikuti rapat kerja.

Sabtu , 01 Oct 2022, 08:45 WIB

18 Tahun Mandek, Wamenkumham Ungkap Belum Disahkannya RUU PPRT

Jumat , 09 Sep 2022, 10:18 WIB

Wamenkumham Sebut Pembebasan Bersyarat Eks Koruptor Sudah Sesuai Aturan

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) melakukan kunjungan kerja ke Lapas Kelas IIA Paledang, Kota Bogor, Rabu (7/9).

Kamis , 08 Sep 2022, 05:26 WIB

Wamenkumham Berharap Lapas Paledang Bogor Bisa Raih WBBM

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (kiri).

Kamis , 07 Jul 2022, 06:46 WIB

Wamenkumham: RKUHP Larang Penghinaan Presiden, Bukan Kritik

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Prof Edward Omar Sharif Hiariej. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan banyak lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang sudah kelebihan kapasitas atau overload.

Jumat , 03 Jun 2022, 02:45 WIB

Wamenkumham: Banyak Lapas di Indonesia Overload

Jumat , 03 Jun 2022, 01:00 WIB

Wamenkumham: Hukum Harus Adapatif Terhadap Dinamika Zaman

Senin , 23 May 2022, 13:39 WIB

Wamenkumham: Ada 6 Poin Penting Usulan Pemerintah di RUU Narkotika

Warga binaan beraktivitas di area Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sistem pemasyarakatan di Indonesia tertinggal 30 tahun jika dibandingkan sejumlah negara barat.

Senin , 25 Apr 2022, 17:19 WIB

Prof Eddy: Sistem Pemasyarakatan Indonesia Tertinggal 30 Tahun

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Prof Edward Omar Sharif Hiariej.

Rabu , 13 Apr 2022, 05:41 WIB

Wamenkumham: RKUHP Disahkan Selambatnya Juni 2022

Suasana kamar narapinada di Lapas Kelas II B Tasikmalaya, Selasa (8/9). Jumlah narapidana di Lapas Tasikmalaya telah melebihi kapasitas. Lapas yang idealnya menampung 88 narapidana, kini diisi oleh 302 narapidana.

Rabu , 22 Sep 2021, 00:15 WIB

Wamenkumham: Overkapasitas Lapas Bukan Salah Kami

Wamenkumham Klarifikasi Video Penyidik KPK Intervensi Hakim

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Eddy Hiariej mengklarifikasi terkait beredarnya video di media sosial yang menyebut perilaku tidak etis dari para penyidik KPK. Dia mengatakan, rekaman tersebut adalah rekaman lama saat acara bedah buku di kampus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang lama. "Video yang beredar adalah video lama dalam acara bedah buku di...

Sabtu , 27 Mar 2021, 22:14 WIB

Pemerintah Kembali Buka Ruang Diskusi RUU KUHP

Sabtu , 13 Mar 2021, 00:09 WIB

Komnas HAM Khawatirkan Pernyataan Wamenkumham

Tersangka mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara

Rabu , 17 Feb 2021, 14:02 WIB

Wamenkumham Nilai Juliari Pantas Dihukum Mati, Ini Kata PDIP

Tersangka mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (29/12). Pada hari ini, Wamenkumham Eddy Hiariej menilai Juliari layak dituntut mati atas tindak pidana yang dilakukannya. (ilustrasi)

Selasa , 16 Feb 2021, 18:23 WIB

Wamenkumham Sebut Edhy dan Juliari Layak Dituntut Mati

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej

Rabu , 30 Dec 2020, 01:35 WIB

Wamenkumham: Pengeluaran Napi Saat Pandemi Covid-19 Rasional

Jumat , 06 Mar 2015, 17:36 WIB

Bareskrim Panggil Ulang Denny Indrayana Pekan Depan

Presiden SBY tanda tangani Perppu Pilkada langsung.

Jumat , 03 Oct 2014, 13:31 WIB

Ini Isi Perppu Pilkada

Selasa , 18 Feb 2014, 17:01 WIB

Wamenkumham Sebut Perlu Waktu untuk Rampas Aset Terkait Century

Anggota Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Ma'mun Murod Al Barbasy (kiri), dan Carel Ticualu memberi keterangan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/10).

Kamis , 16 Jan 2014, 07:32 WIB

Denny Disarankan Benahi Lapas Ketimbang Laporkan Murod

Kamis , 09 Jan 2014, 13:05 WIB

Soal PPI, Menkumham Dukung Wamen Lapor Mabes Polri

Rabu , 08 Jan 2014, 18:30 WIB

Denny Beri Batas Waktu Murod-Tridianto, Rabu Malam

Selasa , 07 Jan 2014, 22:08 WIB

Difitnah, Denny Siap Laporkan Murod-Tri Dianto

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menggunakan rompi tahanan usai pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12). (Republika/ Wihdan Hidayat)

Selasa , 24 Dec 2013, 14:14 WIB

Atut Diisukan Punya Pembantu di Tahanan, Wamenkumham Membantah

Senin , 23 Dec 2013, 13:59 WIB

Wamenkumham Pastikan Atut Diawasi Ketat

Kamis , 24 Oct 2013, 18:44 WIB

Beredar Dua Perppu MK, Wamenkumham Pastikan Hanya Ada Satu

Kamis , 10 Oct 2013, 11:16 WIB

Dua Nama Calon Dirjenpas Disetor ke Presiden

Denny Indrayana (Foto: Edwin Dwi Putra/Republika)

Untuk Dapat Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin Harus Diverifikasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wamenkumham Denny Indrayana mengatakan, masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum dari pemerintah tetap harus memenuhi prosedur yang ditetapkan. Namun, ia menegaskan prosedur itu tidak akan terlalu rumit. "Tetap ada prosedurnya, tapi kita akan buat semudah mungkin," katanya, Jumat (26/7). Ia mengatakan, pemerintah yang bekerja sama dengan sekitar 310 organisasi, lembaga, yayasan, dan asosiasi bantuan hukum pun tetap...

Senin , 15 Jul 2013, 19:45 WIB