REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pimpinan Kolektif Majelis Nasional (PKMN) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) meminta pemerintah segera merealisasikan langkah yang hendak diambil untuk menyelesaikan ketegangan hubungan dengan Malaysia. "Kami meminta pemerintah bekerja lebih cepat, profesional, dan responsif," kata anggota PKMN KAHMI Abidinsyah Siregar saat menyampaikan sikap KAHMI di Jakarta, Kamis.
Menurut KAHMI, pembiaran potensi konflik antarbangsa dan negara bukan saja mengakibatkan pergeseran isu yang keluar dari kontrol negara, namun juga menjadi liar.
"Hal ini sungguh sikap yang memalukan dan menunjukkan tumpulnya daya diplomasi serta rendahnya perhatian negara terhadap isu-isu yang mengemuka," kata Abidinsyah.
KAHMI menyatakan bersimpati dengan sikap pemerintah terkait persoalan dengan Malaysia yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (1/9) malam. Menurut KAHMI, dalam menyikapi potensi konflik dengan Malaysia, juga dengan negara lain, memang harus rasional dan proporsional.
Penyampaian sikap dan pendapat publik adalah bagian dari rasa kecintaan kepada bangsa, namun dalam tatanan internasional harus patuh terhadap hukum dan tata krama internasional. "Agar citra rakyat dan bangsa Indonesia tetap bermarwah," kata Abidinsyah.
Agar insiden serupa tak terulang di kemudian hari, KAHMI mendesak dilakukannya revitalisasi fungsi kebijakan politik luar negeri serta reorientasi fungsi-fungsi perwakilan diplomatik RI di setiap negara sahabat. "Selain menjalankan misi diplomatik dan persahabatan antarnegara, perwakilan diplomat juga harus mampu mengeliminasi perbedaan-perbedaan kepentingan sehingga bisa diwujudkan hubungan antarnegara yang lebih terhormat, berwibawa, dan bermanfaat bagi kepentingan kedua negara beserta rakyatnya," kata Abidinsyah.
