REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masalah Banjir di Jakarta adalah bukti kegagalan politik Pemerintah Jakarta akan penataan tata ruang. Pakar Tata Kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna mengungkapkan hal itu dalam diskusi 'Banjir Jakarta: Persoalan Lingkungan atau Politik?' di The Indonesian Institute, Rabu (20/6).

Kegagalan tata ruang Jakarta dalam hal banjir, jelas Yayat, adalah kesalahan dalam menjaga dan melindungi fungsi ekosistem lingkungan. "Pemerintah DKI telah gagal mensejahterakan warganya dengan melalaikan fungsi kekuasan politiknya di tata ruang, dan akibatnya warga Jakartalah yang menjadi korban," ujar Yayat.

Kekuasaan pemerintah itu, jelas Yayat, adalah kewenangan untuk menindak, melarang, menghentikan semua perubahan fungsi lahan yang terus terjadi. Sedangkan kenyataannya, Pemerintah Jakarta sangat kompromistis terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan wilayah sehingga aturan tata ruang seringkali diabaikan.

Yayat mencontohkan pembangunan Mall dan berbagai pasar modern yang berserakan di Jakarta yang melanggar wilayah terbuka hijau. Selain itu, selama ini, menurut Yayat, penyelesaian banjir di Jakarta seringkali hanya struktural sebagai flood control.

Yaitu pembangunan proyek besar-besaran penanganan banjir seperti reklamasi, drainase dan berbagai proyek lain. Sedangkan, papar Yayat, penyelesaian banjir yang non struktural seperti kebiasaan tertib masyarakat, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), perbaikan tata guna lahan, dan pengembangan komunitas daerah banjir kurang terjamah.

Karena itu, Yayat menghimbau kepada Pemerintah Jakarta dan siapa pun Calon Gubernur yang terpilih nanti perlu melakukan pendekatan pengelolaan banjir yang komprehensif.

"Dengan Pilkada Jakarta kedepan kami harap, para calon bukan hanya membanjiri Jakarta dengan Janji, Sembako, Spanduk tapi juga menyelesaikan Banjir Jakarta yang sebenarnya," pungkas Yayat.