REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta pemerintah menurunkan suku bunga acuan atau BI rate di bawah level saat ini sebesar 7,75 persen. Pemerintah juga diminta menekan angka inflasi menjadi 4 persen.
Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmadi Noor Supit mengatakan, Fraksi PPP meminta kepada pemerintah dan otoritas moneter untuk mengelola inflasi dengan baik sehingga BI rate dapat diturunkan di bawah 7,75 persen melalui kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah. Fraksi PPP meminta pemerintah menjaga pasokan serta distribusi pangan dan barang-barang kebutuhan sehingga inflasi dapat ditekan di level 4 persen pada akhir 2015.
"Pada tingkat inflasi rendah dan didukung membaiknya defisit neraca perdagangan serta makro ekonomi yang lain, tidak ada lagi alasan bagi BI untuk tidak menurunkan BI rate," kata Ahmadi saat membacakan hasil pembahasan RUU APBN 2015 dalam rapat paripurna di Senayan, Jumat (13/2) malam.
Selain itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga berpendapat agar pemerintah dalam penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) memperhatikan volatilitas perkembangan pasar SBN dalam negeri. Serta mencermati kemungkinan dampak dari rencana kenaikan suku bunga The Fed pada tahun 2015.
"Kenaikan Fed Fund Rate dapat menyebabkan terjadinya sudden reversal atau pembalikan dana asing yang diinvestasikan di negara-negara emerging market termasuk Indonesia, terlebih dikarenakan Indonesia masih menganut rezim bebas devisa," jelas Ahmadi.
Di samping itu, Fraksi Partai Nasdem berpendapat melalui postur alokasi belanja negara, pemerintah diminta melakukan sejumlah langkah efisiensi. Agar porsi tersebut dapat dialihkan pada porsi belanja yang langsung dapat dirasakan menfaatnya oleh warga negara. Fraksi Partai nasdem menyatakan Penyertaan Modal Negara untuk BUMN secara selektif dan pelaksanaannya dilakukan setelah due dilligence dan studi kelayakan serta neraca pengembangan bisnis (business plan) yang memadai, terukur, dan terarah.
