REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aparat intelijen TNI diharapkan dapat mengemban fungsi sebagai early warning and detection bagi pimpinannya masing-masing untuk bisa memberikan semacam panduan bagi pimpinanya dalam upaya merespons dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam menghadapi ancaman terorisme.
“Banyak peran dari TNI, kami memginginkan aparat Intelijen TNI yang ada di daerah juga bisa memberikan solusi, treatment, keputusan yang cepat dan tepat dalam merespon setiap dinamika yang terjadi di daerahnya,” ujar Komjen Pol Suhardi Alius, di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Kepala BNPT pun mengakui kalau institusinya tidak bisa bekerja sendirian dalam upaya Penanggulangan Terorisme dan tentunya juga mengandalkan bantuan dari TNI. Oleh karena itu selain dari TNI, BNPT juga butuh dukungan Polri dan juga dari semua stakeholder terkait.
“Untuk itu dengan pemahaman dan pencerahan yang saya sampaikan tadi dapat memberikan kontribusi kepada kita dalam mengelaborasi faktor-faktor yang berkolerasi dengan masalah penanggulangan terorisme di Indonesia pada khususnya,” ujar alumni Akpol tahun 1985 ini.
Menurut mantan Kabareskrim Polri ini, aparat intelijen TNI juga harus ikut turun ke bawah dalam melakukan deteksi dini terhadap fonomena yang terjadi di masyarakat Apalagi TNI mempunyai satuan yang paling kecil hingga sampai pelosok masyarakat seperti Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang ada di tingkat Koramil atau Kecamatan Diharapkan aparat-aparat yang turun ke bawah ini dapat melihat isu-isu ini secara aktual, sehingga fenomenal yang terjadi di lapangan ini bisa cepat di informasikan dan diambilkan keputusannya.
“Jangan sampai fonomena yang terjadi itu malah melebar, membesar dan sebagainya, Ini yang perlu dan penting kita sampaikan kepada intelijen TNI sebagai sebagai satuan yang bertanggung jawab dalam rangka mengelola masalah ataupun fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan,” kata mantan Sekretaris Utama Lemhanas RI ini.
Pria yang pernah menjadi Kapolda Jawa Barat ini juga mengatakan bahwa apa yang disampaikannya ini sekaligus sebagai upaya untuk membentengi aparat TNI dari penyebaran paham radikal terorisme.
“Ini juga yang paling utama. Jangan sampai aparat intelijen yang kita harapkan bisa memberikan pencerahan terhadap masalah ideologi bangsa kepada masyarakat, tapi justru malah terpapar paham radikal terorisme juga. Jangan sampai itu terjadi,” kata mantan Kepala Divisi Humas Polri ini menjelaskan.
