REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta turun tangan untuk mempercepat proyek pembangunan Pelabuhan Marunda di Jakarta Utara. Pembangunan Pelabuhan Marunda dinilai penting untuk meningkatkan ekspor dan impor.
Salah satu pendiri Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Yustian Ismail, mengatakan Presiden Jokowi harus turun tangan karena proyek pembangunan Pelabuhan Marunda ini akan membantu pemerintah dalam meningkatkan ekspor dan impor. Proyek ini dinilai sesuai dengan visi Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim.
"Pelabuhan Marunda ini akan mendukung program pemerintah, apalagi saat ini Pemerintahan Jokowi sedang menggalakkan poros maritim dan meningkatkan ekspor dan impor," kata Yustian di Jakarta, Rabu (4/7).
Yustian mengatakan, keberadaan Pelabuhan Marunda bisa menopang Pelabuhan Tanjung Priok yang memiliki pelayanan berbeda. Pelabuhan Marunda dirancang untuk melayani muatan curah seperti komoditas cair, batu bara dan lainnya. Sedangkan, kegiatan pelabuhan di Tanjung Priok konsentrasi terhadap kontainer.
"Kalau sekarang sudah ada pelabuhan yang dibangun KCN, harusnya KBN kembali ke fungsi awalnya sebagai penyedia dan penyewa kawasan berikat yang didukung oleh Pelabuhan Marunda, sehingga kegiatan ekspor-impor bisa ditingkatkan," ujarnya.
Yustian mengatakan sebelumnya KBN hanya berfungsi untuk menyediakan dan menyewakan lahan. KBN tidak punya keahlian tentang pelabuhan sehingga belum ada hubungan kerja sama antara KBN dengan KCN untuk membangun Pelabuhan Marunda.
Yustian berharap Presiden Jokowi meminta menteri terkait agar menyelesaikan perselisihan antara KBN dengan KCN dalam proyek Pelabuhan Marunda. "Pelabuhan Marunda sangat penting dalam kegiatan pelabuhan. Menteri juga harus turun tangan, jangan diam," katanya.
