REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Abdul Jalil Hermawan (Jurnalis, Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon)
Tuntutan jaksa terhadap para pelaku penyiram penyidik KPK Novel Baswedan begitu mengejutkan. Jaksa hanya menuntutnya satu tahun penjara. Terasa kian ironis, saat narasi jaksa mengatakan para pelaku tak sengaja menyiram air keras ke wajah Novel Baswedan.
Seketika dunia maya Tanah Air riuh. Keriuhan dipicu dari anomali tuntutan jaksa tersebut. Beraneka ragam respons dari pengguna media sosial berseliweran. Mulai dari Facebook, Instagram hingga hingga jagad Twitter. Tetapi semuanya nyaris bermuatan kekecewaan terhadap tuntutan jaksa tersebut.
Kekecewaan para netizen ini mulai dari membandingkan tuntutan kasus penyiraman air panas dengan korban lain selain Novel Baswedan, hingga membongkar jejak rekam sang jaksa penuntut. Segala aktivitasnya ditelanjangi. Sepak terjangnya saat menjadi jaksa di daerah hingga gaya hidupnya. Tidak hanya itu, kudapan yang disantap dan minuman yang terhidang di meja makan tak luput dari perhatian netizen.
Netizen juga secara spontan menjadi juru bicara sekaligus mendoakan apa yang dialami komika Bintang Emon. Kolektivitas netizen ini gegara sang komika diserang netizen lain yang tidak suka videonya yang mengkritisi tuntutan jaksa atas kasus Novel Baswedan. Bahkan, awal pekan ini tagar #bintangemonbestboy memuncaki trending topic. Dengan lebih dari 11 ribu kicauan.
Dalam kajian ilmiah apa yang dialami oleh jaksa Roberto dan Bintang Emon ini bagian dari tujuan Opini Publik. Yakni untuk mendukung atau menghukum. Kolektivitas dukungan atau hukuman dalam dunia maya ini merupakan pendapat individual tentang suatu isu dalam pembicaraan secara terbuka dan berpengaruh terhadap sekelompok orang. Dengan demikian, opini publik terbentuk melalui suatu kegiatan berupa debat pembicaraan, atau pertukaran informasi antara individi-individu yang berada dalam suatu kelompok. (Cultip dan Center dalam Sastropoetro (1987).
Permasalahannya apakah yang riuh diperbincangkan di dunia maya bisa berpengaruh para pemegang kebijakan? Apakah tuntutan hanya satu tahun untuk penyerang Novel Baswedan ini akan berbuah vonis yang juga ringan. Atau bagaimanakah nasib Bintang Emon setelah dikatakan sebagai pengguna narkotika usai dirinya mengkritik tuntutan jaksa?
Jawabannya kita masih harus menunggu. Tetapi poinnya, bagi pemegang kebijakan keriuhan dalam dunia maya sedikit banyak akan ikut berpengaruh. Sederhananya, siapapun yang menjadi tokoh publik harus bisa mengendalikan perangainya di dunia nyata pun di dunia maya. Karena dengan tekhnologi, pengawasan dalam kinerja para pejabat dan tokoh publik bukan hanya bisa dilakukan secara struktural oleh pengawas di internal lembaganya, tetapi juga bisa dilakukan oleh pasukan netizen.
Permasalahannya terkadang apa yang disampaikan netizen hanya berupa asumsi tanpa diiringi dengan bukti. Tetapi kegaduhan di media sosial banyak yang dilanjutkan dieksekusi oleh pemegang kebijakan hanya karena kegaduhan di dunia maya.
Sekadar catatan, kasus Arcandra Tahar yang pernah diangkat sebagai Mentri ESDM. Awalnya tak ada kegaduhan. Tetapi setelah tersebar di dunia maya foto paspor Amerika Arcandra, ceritanya berubah cepat. Joko Widodo sebagai presiden yang mengangkat tak bisa berbuat banyak. Arcandra akhirnya menjabat menteri tak sampai dua bulan. Langsung diganti karena presiden dinilai telah melanggar aturan karena mengangkat menteri yang bukan Warga Negara Indonesia.
Presiden Jokowi mengangkat Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menggantikan Sudirman Said. Tapi tak lama setelah itu pengangkatan tersebut menjadi sebuah kontroversi besar. Arcandra ternyata sudah berganti kewarganegaraan. Ia yang lama tinggal di Amerika sudah melamar menjadi warga negara Amerika, memegang paspor Amerika.
Anehnya, pada saat yang sama ia juga masih mempertahankan paspor Indonesia. Padahal Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda. Masih banyak lagi kebijakan berubah karena pengaruh netizen. Dari konteks ini kita bisa belajar bahwa kagaduhan warganet berpengaruh besar terhadap berbagai kebijakan negara. Keputusan akhir pemerintah memang bisa sesuai dengan arus yang berkembang di media sosial, dan bisa pula tidak. Tapi setidaknya perbincangan di media sosial itu membuat perhatian tertuju ke sana. (Hasanudin Abdurahman : 2019)
Tetapi apakah kondisi seperti ini hanya terjadi pada masa sekarang? Tidak. Karena sebelumnya, celotehan warga pun kerap menjadi pertimbangan pemegang kebijakan. Tetapi media yang dipergunakan yang berbeda. Dulu media media mainstream yang bekerja, tetapi kini media dalam genggaman jari yang bekerja. Apalagi jika jurnalisme sebagai saluran informasi telah tersumbat atau bahkan disumbat maka suara dari warganet inilah yang perlu diperhitungkan. Apalagi karena media sosial dalam genggaman jari, penggunanya bisa bersuara tanpa gatekeeper seperti media konvensional. Suara pun bisa tanpa sensor. Kata kata pun tanpa editing. Akibatnya pendapat nitizen tidak jarang bisa lebih lantang dalam menyuarakan kegundahan sosialnya.
Arus informasi dari media sosial jelas tak bisa dibendung. Tetapi apakah media sosial bisa menggantikan peran jurnalisme? Dalam teorinya bisa. Media sosial walaupun dikendalikan secara personal tetapi ada bagiannya yang menjadi ciri komunikasi massa. Tidak melembaga. Betul tidak melembaga. Tetapi menimbulkan dampak keserempakan.
Anonim. Tidak saling mengenal. Jika saya mengikuti akun presiden, saya kenal pak presiden. Tetapi presiden tentu tak kenal saya. Pesan satu arah. Jika ada postingan dari siapapun kita sebagai orang yang membacanya tak bisa serta merta mengubah postingan itu. Apalagi dalam era kini, dunia jurnalisme diramaikan dengan istilah jurnalisme warga. Tetapi tentu media sosial tidak semuanya bisa menjadi rujukan dalam informasi. Apalagi jika hanya menyebarkan berita berita tanpa verfikasi. Akun akun robot yang dikendalikan oleh mesin tentu tak bisa dijadikan rujukan.
Media sosial juga otomatis memberi daya tawar dalam arus informasi. Apalagi dengan kehadiran platform Youtube. Konten-kontennya bahkan banyak ditayangkan ulang atau disadur di media media konvensional. Atau sekadar dikutip. Bahkan terkadang platform media sosial bisa lebih luwes dalam menayangkan sebuah konten. Karena mereka tak dikendalikan orang karena tidak melembaga. Jika pun melembaga, lembaganya independen.
Dampak langsungnya dalam beberapa kasus, media media konvensional baik TV maupun Koran kalah telak oleh media media baru ini. Sekadar memberi catatan, wawancara podcast-nya Deddy Corbuzier dengan mantan mentri kesehatan Siti Fadilah Supari menampar media mainstream. Karena media-media tak bisa mewawancarai Bu Fadilah. Padahal isu yang disampaikan memiliki news values tinggi.
Pesimisme datang saat media sosial dipergunakan oleh orang awam untuk menganmenganalisis persoalan dengan jernih. Mungkin iya. Tetapi minimal ketika publik bersuara dalam media sosial mereka, permasalahan sosial terpotret dari kacamata orang pertama. Terlepas utuh atau tidak utuh informasinya. Memang terkadang Media sosial ini hanya membincangkan selera, bukan membahas gagasan argumentatif. Lebih banyak orang berpikir dengan basis preferensi awal daripada memandang fakta secara objektif.
Contoh paling faktual, para pendukung calon presiden Prabowo hingga hari ini masih terus menyerang Jokowi. Pun demikian. Karena preverensi politik, para pendukung Ahok yang kalah di Pilgub Jakarta selalu nyinyir atas segala kebijakan Anies Baswedan. Tetapi dalam konteks media sosial, bukan masalah produsennya tetapi bagaimana menikmatinya. Informasi apapun yang disampaikan oleh siapapun jika kita memiliki referensi cukup dipastikan tak akan terbawa atau terprovokasi.
Belum lagi konten konten media sosial mudah sekali dikreasikan sesuai dengan kehendak para kreatornya. Gambar statis maupun video bisa dibuat untuk menyampaikan suatu pesan secara meyakinkan. Ketika potongan gambar ditampilkan audiens akan terkena "seeing is believing"- percaya apa yang dilihat. Sekonyong konyong mempercayai apa yang mereka lihat. Apalagi bila yang dilihat itu memang sejalan dengan apa yang selama ini diyakini. Confirmation bias pun bekerja.
Karena kekuatan media sosial yang bisa berpengaruh terhadap keputusan pemerintah, setiap warga harus berperan melakukan kontrol sosial. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah untuk kritis menyaring, memilih, dan memilah informasi.
