REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Antony Blinken menyerukan Israel untuk memastikan perlakuan yang setara terhadap Palestina. Dia mengatakan, bahwa Israel dan Palestina harus sama-sama menikmati kebebasan, keamanan, kemakmuran, dan demokrasi.
Hal ini dikatakannya kepada Menteri Luar Negeri Israel Gabi Ashkenazi dalam percakapan telepon pada Jumat (2/4) waktu setempat. Sebuah pernyataan dari juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan, Blinken dan Ashkenazi membahas tantangan keamanan regional.
Keduanya juga membahas soal bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina, hingga normalisasi hubungan dengan negara-negara mayoritas Arab dan Muslim. Pada tahun lalu mantan Presiden Donald Trump membantu menyegel kesepakatan normalisasi antara Israel dan Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko.
Sementara Presiden AS Joe Biden belum terlalu fokus untuk menambahkan lebih banyak negara ke dalam daftar. Beberapa negara Arab ingin melihat sengketa lama antara Israel dan Palestina diselesaikan sebelum menyetujui kesepakatan.
"Menlu Blinken menekankan keyakinan pemerintah bahwa Israel dan Palestina harus menikmati kebebasan, keamanan, kemakmuran, dan demokrasi yang sama," kata Price.
Dia mengatakan Blinken menegaskan kembali komitmen kuat Amerika Serikat kepada Israel dan keamanannya dan berharap untuk memperkuat semua aspek kemitraan AS-Israel. Komentar Blinken mencerminkan lebih banyak fokus AS pada Palestina daripada kebijakan pro-Israel yang dilakukan oleh mantan Presiden Donald Trump.
Pemerintah AS telah meningkatkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan dalam beberapa hari terakhir memperjelas bahwa mereka percaya bahwa kendali Israel atas Tepi Barat adalah "pendudukan."
"Kami percaya dalam hal aktivitas permukiman bahwa Israel harus menahan diri dari langkah-langkah sepihak yang memperburuk ketegangan dan melemahkan upaya untuk memajukan solusi dua negara yang dinegosiasikan," kata Price, Kamis dikutip laman Time of Israel.
Pendahulu Blinken, Mike Pompeo, melanggar preseden dengan mengatakan dia tidak menganggap pembangunan Israel di tanah yang disita pada 1967 sebagai ilegal. Dia mengunjungi pemukiman di Tepi Barat tahun lalu, dikutip dari Reuters.
