REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertemu pengurus Rekonsiliasi Masyarakat (Rekat) Indonesia. Ketua Pembina Rekat Indonesia Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu, Ketua Umum Rekat Indonesia Eka Gumilar, dan Sekjen Rekat Indonesia Heikal Safar bertemu dengan Ketua Dewan Syuro DPP PKS Habib Salim Segaf Al Jufri, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, dan Bendahara Umum DPP PKS Machfudz Abdurahman, membicarakan masalah kebangsaan.

Habib Salim Segaf Al Jufri menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan ormas Rekat Indonesia yang telah mempercayakan PKS dalam melakukan kerja sama di bidang ekonomi kerakyatan. "Insya Allah kami PKS akan selalu mengedepankan kepentingan ekonomi rakyat kecil seperti visi dan misi dari Rekat Indonesia mensejahterakan rakyat miskin Indonesia," katanya di Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Sekjen Rekat Heikal Safar menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, kekayaan alam yang dikelola oleh negara semestinya digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. "Maka kami Rekat Indonesia harus bekerja sama dengan partai yang concern dengan kepentingan ekonomi rakyat di seluruh Indonesia, yakni Partai Kesejahteraan Rakyat (PKS)," kata Heikal.

Menurut dia, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasila adalah mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial. Sayangnya, kata dia, kepentingan asing bermain dalam sistem ekonomi di Indonesia.

Hal itu juga diikuti dengan perumusan hukum dan proses amandemen UUD 1945, yang membuat norma hukum menjadi liberal. Sehingga sistem ekonomi yang dianut Indonesia sangat kapitalistik, yang membuat kekayaan negara tidak bisa dirasakan oleh rakyat.

Heikal pun mendorong agar pemerintah kembali ke jati diri untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Pun Rekat Indonesia dan PKS siap sama-sama memperjuangkan ekonomi kerakyatan dan berkeadilan.