Selasa 19 Jul 2022 19:09 WIB

Satgas: Jawa dan Sebagian Sumatra Zona Merah PMK

Penentuan zona penularan PMK dilakukan melalui pendataan intensif.

Red: Indira Rezkisari
Pekerja memberi makan ternak sapi dengan makanan rumput di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin (18/7/2022). Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK), sebanyak 513.059 ekor sapi telah menjalani vaksinasi hingga (17/7) dengan rincian hewan ternak yang sakit adalah 375.467 sapi, 9.099 kerbau, 1.271 domba, 2.708 kambing dan 47 babi, sementara hewan ternak yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 147.933 sapi, 4.621 kerbau, 594 domba dan 1.603 kambing.
Foto: ANTARA/Harviyan Perdana Putra
Pekerja memberi makan ternak sapi dengan makanan rumput di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin (18/7/2022). Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK), sebanyak 513.059 ekor sapi telah menjalani vaksinasi hingga (17/7) dengan rincian hewan ternak yang sakit adalah 375.467 sapi, 9.099 kerbau, 1.271 domba, 2.708 kambing dan 47 babi, sementara hewan ternak yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 147.933 sapi, 4.621 kerbau, 594 domba dan 1.603 kambing.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak melaporkan berdasarkan data per tanggal 18 Juli 2022, seluruh provinsi di Pulau Jawa dan sebagian provinsi di Pulau Sumatra dikategorikan dalam zona merah. Koordinator Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Wiku Adisasmito juga menyebut terdapat 22 provinsi dan 263 kabupaten kota yang tertular dilihat dari pemetaannya.

"Seluruh provinsi di Pulau Jawa sebagian provinsi di Pulau Sumatra dikategorikan dalam zona merah, dengan sudah tercatat dan ditemukannya kasus PMK di kabupaten atau kota," kata Wiku dalam konferensi pers daring diikuti di Jakarta, Selasa (19/7/2022).

Baca Juga

Wiku menyebut zona kuning di beberapa kabupaten dan kota seperti di Provinsi Lampung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan mengindikasikan terdapat kurang dari 50 persen kabupaten atau kota di suatu provinsi yang tertular PMK. "Kemudian terdapat zona hijau, yang berarti belum ada laporan kasus PMK pada wilayah tersebut seperti pada Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku," kata dia.

Wiku mengatakan penentuan zonasi tersebut merupakan hasil olah data pencatatan intensif kasus yang dilaporkan oleh pemerintah daerah setempat. Pendataan didapatkan dari gabungan hasil pemeriksaan uji laboratorium dan pemeriksaan fisik yang menunjukkan gejala klinis PMK.

Pemerintah terus berupaya menekan kasus dengan terus melakukan biosecurity, testing, vaksinasi, pengobatan dan pemotongan bersyarat, dan mengharapkan masyarakat untuk sadar dan peduli pada wabah PMK, serta bersama-sama menanggulangi penambahan kasus dengan menerapkan biosecurity.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement