REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat dan Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta membahas kebijakan zona perdagangan bebas (free trade zone) di wilayah perbatasan RI-Timor Leste di Pulau Timor."Kebijakan free trade zone akan memberikan manfaat besar bagi perekonomian Timor Leste dan Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan negara yang ada di NTT," kata Viktor Laiskodat dalam keterangan yang diterima di Kupang, Sabtu (23/7/2022).
Pembahasan kebijakan zona perdagangan bebas itu dilakukan dalam pertemuan di Labuan Bajo, Jumat (22/7), bertepatan dengan momentum kunjungan Presiden Joko Widodo di daerah itu.Viktor mengatakan Pulau Timor merupakan pulau kecil perbatasandua negara, yakni Timor Leste dan Indonesia. Batas negara di Pulau Timor, menurut dia, hanyalah terkait batas politik dan kedaulatan, bukan soal budaya, sosial, dan ekonomi.
Oleh karena itu, dia mengatakan perlu membangun aspek sosial, budaya, ekonomi, perdagangan; sehingga dengan pembentukanzona perdagangan bebas memberikan manfaat besar bagi Indonesia dan Timor Leste."Saya sudah bicarakan dengan Presiden Jokowi dan beliau sudah menyetujuinya," tambahnya.
Viktor juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang sudah membangun pos lintas batas negara (PLBN) dengan megah. Rancangan pembangunan perekonomian perbatasan, menurut dia, bukan hanya terkait membangun pasar, tapi lebih luas dari itu yaitu zona perdagangan bebas.
"Kalau bicara perbatasan harus dirumuskan dengan baik, bukan hanya politik, tapi juga sosial ekonomi, perdagangan, potensi perdagangan dari semua potensi yang ada di sini untuk kemajuan kedua negara yang berada di Pulau Timor," jelasnya.
Sementara itu, Jose Ramos-Horta menyambut baik rencana kebijakan zona perdagangan bebas tersebut. Horta meyakini kebijakan tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kedua negara, terutama di sekitar wilayah perbatasan kedua negara."Mari kita laksanakan rencana ini untuk membawa manfaat baik bagi dua negara, dengan juga menjadi kawasan ekonomi baru," ujarRamos-Horta.
