REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Balai Besar Penjaminan Mutu Pen­­didikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur (Jatim) bersama Dinas Pen­­didikan Jatim dan Putra Sam­­poerna Foundation, luncurkan gera­kan Akselerasi Implementasi Kurikulum Merdeka. Gerakan ini sebagai upaya dalam mewujudkan target 100 persen SMA/SMK dan SLB melaksanakan IKM Mandiri pada Tahun Ajaran 2023/2024.

Adanya gerakan ini, didukung penuh Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Saat ini Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) Mandiri  untuk SMA/SMK SLB di Jatim ada­­­lah terbanyak diantara Provinsi di Indonesia. Dari 4.044 lembaga, sebanyak 77 persen sudah melaksanakan Imple­mentasi Kurikulum Merdeka.

Gerakan Akselerasi IKM Mandiri pun, kata Khofifah juga didukung penuh oleh Kemendikbudristek dan Putra Sampoer­na Foundation melalui pelatihan kepada kepala sekolah dan guru tentang IKM bagi PAUD, SD, SMP, SMA/SMK dan SLB yang belum melaksanakan Kurikulum Merdeka.

"Alhamdulillah, seluruh lembaga SMA/SMK dan SLB menunjukkan sema­ngat untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Jawa Timur," ujar Khofifah, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, dijelaskan gubernur pe­rem­puan pertama di Jatim ini,  syarat pe­serta program Akselerasi IKM  yang dilan­jutkan dengan webinar pada platform Guru Binar ini cukup sederhana, yaitu satuan pen­didikan yang ikut terdiri dari 1 kepala sekolah dan 3 guru dan bukan merupakan sekolah penggerak juga bukan SMK-PK.

Karenanya ia mendorong sekolah-se­kolah yang belum melaksanakan untuk menyiapkan diri agar kualitas dan pemera­taan pendidikan bisa terwujud. Khofifah juga berharap bupati dan walikota ini juga menyiapkan target 100 persen penerapan IKM Mandiri pada jen­jang PAUD/TK,  SD dan SMP pada Tahun Ajaran 2023/2024. Sebab saat ini, Jawa Timur masih berada di peringkat 5 pene­rapan IKM Mandiri bila dihitung dari selu­ruh jenjang (PAUD SD SMP SMA SMK SLB).

"Kita memang ada diperingkat 1 (satu) nasional untuk penerapan IKM Mandiri tingkat SMA/SMK dan SLB. Tapi jika diga­bung dengan penerapan IKM Mandiri di tingkat PAUD / TK, SD dan SMP, Jatim ma­sih ada diperingkat 5 (lima) setelah DKI Jakarta, Jabar, Jateng, dan DIY. Jadi  diha­rapkan kepala dinas pendidikan kab/ kota, bupati dan walikota untuk mendorong lembaga-lembaga di bawah naungannya da­lam melaksanakan Implemen­tasi kuri­ku­lum merdeka secara mandiri," tegas Kho­fifah, dalam siaran persnya.

Dengan begitu, Jatim akan menjadi pelopor pelaksanaan IKM jenjang PAUD Dikdasmen di Indo­nesia.

Sementara itu, ditambahkan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wah­yudi program gerakan akselerasi IKM Man­diri yang bekerja sama dengan Putera Sampoerna Foundation ini ada tiga jenis. Yaitu, tiga jam pembelajaran, 12 jam pem­belajaran, dan 32 jam pembe­lajaran.

"Kita upayakan untuk para guru agar ikut yang 32 jam pembelajaran de­ngan program guru tran­sformatif. Pelatihan ini gra­tis dan mereka akan mendapatkan e-ser­tifi­­kat yang bisa digunakan untuk me­ngikuti Penilaian Angka Kredit (PAK) seba­gai syarat untuk kenaikan pangkat," terang­nya.

Sementara itu, Direk­tur Jenderal PAUD Dik­das­­men Kemdikbudris­tek, Dr Iwan Syahril menyambut baik ada­nya kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jatim dalam peningkatan kualitas pendidi­kan, melalui akselerasi IKM Mandiri.  

"Dari pertemuan ini ada komitmen go­tong-royong, gerakan kita melakukan perubahan pendidikan. Seluruh stakeholder ber­sama-sama untuk problem solving ter­kait krisis pembelajaran yang diperparah kondisi pandemi Covid-19", ujarnya.  

Kondisi itu dibuktikkan dari hasil as­ses­men nasional, yang mana literasi masyarakat Indonesia masih 50 persen diba­wah kompetensi umum, sedangkan nume­rasi diangka 67 persen. "Ini lebih parah numerasi. Masalah ini yang kita coba problem solving bersama-sa­ma, dengan bantuan semua pihak kita bisa mengakselerasi," katanya.  

Menurut dia, salah satu akselerasi itu melalui penerapan kurikulum merdeka yang ditujukan dalam pemulihan pembe­lajaran, karena bersifat lebih sederhana, fleksibel dan relevan. "Kita pangkas 30-40 persen konten belajar. Karena selama pandemi kita ada kurikulum darurat. Kita bandingkan seko­lah yang melaksanakan K-13 full dan seko­lah yang melaksanakan K-13 dengan pe­nyederhanaan. Ternyata learning loss lebih sedikit di K-13 yang disederhanakan. Jadi less is more. Lebih sederhana lebih ter­dam­­pak pada kualitas pendidikan," ujar­nya.  

Sedangkan yang dimaksud lebih fleksi­bel artinya sekolah memiliki penyesuaian. Siswa bisa dilayani sesuai dengan bakat siswa. Kemudian lebih relevan artinya pem­belajaran sesuai dengan masalah yang ada disekitarnya. Seperti toleransi, po­lusi dan sebagainya.