Omnibus Law ditolak berbagai elemen karena dinilai pembahasannya cacat prosedur.
Sejumlah massa dari berbagai elemen saat melaksanakan aksi tolak Omnibus Law di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7). Aksi yang dihadiri oleh buruh dan mahasiswa itu menuntut DPR untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law yang dinilai cacat prosedur dan bermasalah dalam substansi. Republika/Putra M. Akbar
Sejumlah massa dari berbagai elemen saat melaksanakan aksi tolak Omnibus Law di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7). Aksi yang dihadiri oleh buruh dan mahasiswa itu menuntut DPR untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law yang dinilai cacat prosedur dan bermasalah dalam substansi. Republika/Putra M. Akbar
Sejumlah massa dari berbagai elemen saat melaksanakan aksi tolak Omnibus Law di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7). Aksi yang dihadiri oleh buruh dan mahasiswa itu menuntut DPR untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law yang dinilai cacat prosedur dan bermasalah dalam substansi. Republika/Putra M. Akbar
Sejumlah massa dari berbagai elemen saat melaksanakan aksi tolak Omnibus Law di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7). Aksi yang dihadiri oleh buruh dan mahasiswa itu menuntut DPR untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law yang dinilai cacat prosedur dan bermasalah dalam substansi. Republika/Putra M. Akbar
Sejumlah massa dari berbagai elemen saat melaksanakan aksi tolak Omnibus Law di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7). Aksi yang dihadiri oleh buruh dan mahasiswa itu menuntut DPR untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law yang dinilai cacat prosedur dan bermasalah dalam substansi. Republika/Putra M. Akbar
Sejumlah massa dari berbagai elemen saat melaksanakan aksi tolak Omnibus Law di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7). Aksi yang dihadiri oleh buruh dan mahasiswa itu menuntut DPR untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law yang dinilai cacat prosedur dan bermasalah dalam substansi. Republika/Putra M. Akbar
Sejumlah massa dari berbagai elemen saat melaksanakan aksi tolak Omnibus Law di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7). Aksi yang dihadiri oleh buruh dan mahasiswa itu menuntut DPR untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law yang dinilai cacat prosedur dan bermasalah dalam substansi. Republika/Putra M. Akbar