Legislator Minta Pemerintah Gerak Cepat Antisipasi Covid-19
Lonjakan kasus harus jadi alarm bagi pemerintah untuk waspada dan segera bergerak
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah waspada dan bergerak cepat mengatasi lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi. Ia menekankan pentingnya testing, tracing dan treatment (3T) dan penegakan protokol kesehatan.
"Lonjakan kasus ini harus jadi alarm bagi pemerintah untuk waspada dan segera bergerak cepat melakukan langkah antisipasi dengan meningkatkan testing. Jangan sampai kita baru gelagapan setelah semakin banyak daerah zona merah," ujar Netty lewat keterangan tertulisnya, Jumat (18/6).
Ia meminta pemerintah memastikan fasilitas kesehatan dalam merespon lonjakan kasus Covid-19 di berbagai daerah. Hal tersebut perlu dilakukan agar pasien yang terinfeksi dapat dirawat dengan baik.
"Rumah sakit di daerah yang bukan zona merah juga harus disiapkan untuk membantu menangani pasien. Tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Ratio (BOR) di setiap daerah harus terus dimonitor," ujar Netty.
Pemerintah diminta mengkaji kembali kemungkinan pemberlakuan lockdown total guna mengendalikan kasus. Di samping itu, pemerintah harus lebih ketat dalam mengawasi penerapan prokes di tempat umum.
"Ini dapat menjadi situasi yang berbahaya, oleh karena itu pemerintah tidak boleh lengah dan lelah dalam memantau penegakan prokes. Sosialisasi dan edukasi masif kepada masyarakat harus terus dilakukan," ujar Netty.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, dengan bersama-sama melakukan pencegahan secara kolektif, maka setiap orang punya peranan penting memutus mata rantai penularan.
Wiku pun menarik waktu mundur ke belakang, pada Maret 2020 lalu atau saat awal pandemi melanda Indonesia. Saat itu, ujar Wiku, tren kenaikan kasus terjadi karena belum terbentuknya kekompakan masyarakat dalam menjalankan upaya pencegahan. Apalagi, saat itu Covid-19 merupakan penyakit baru dan pengetahuan terkaitnya masih sangat minim.
"Hal ini akhirnya berimbas pada kenaikan kasus positif dan menipisnya kapasitas pelayanan kesehatan," kata Wiku dalam siaran pers, Kamis (17/6).
Ikuti Whatsapp Channel Republika