Presiden Tunisia Didesak Segera Bentuk Pemerintahan Baru

REPUBLIKA.CO.ID, TUNIS -- Serikat buruh yang berpengaruh di Tunisia mendesak Presiden Kais Saied untuk segera mengumumkan pemerintahan yang baru setelah sembilan hari ia mengambil alih kekuasaan eksekutif dalam langkah yang menurut oposisi adalah kudeta.

Saied membela tindakannya dengan mengatakan langkah konstitusional dan akan memerintah bersama perdana menteri yang baru dalam masa darurat. Tapi sudah sembilan hari sejak ia mengambil kekuasaan, ia belum menunjuk perdana menteri yang baru.

"Kami tidak bisa menunggu pengumuman pemerintah selama 30 hari," kata juru bicara serikat UGTT Sami Tahri, Selasa (3/8).

"Kami harus mempercepat formasi pemerintah untuk menghadapi tantangan ekonomi dan kesehatan," kata Tahri.

UGTT salah satu kekuatan politik paling berpengaruh di Tunisia. Intervensi Saied pada 25 Juli lalu Saied mendapat dukungan masyarakat. Tapi dikhawatirkan mengancam masa depan sistem demokrasi Tunisia yang baru diadopsi sejak revolusi 2011.

Ia juga belum mengumumkan peta jalan untuk mengakhiri masa darurat. Sebelumnya, ia mengatakan proses pengerjaannya akan memakan waktu satu bulan tapi kemudian ia menambahnya menjadi dua bulan.

Salah satu sumber yang dekat dengan kantor kepresidenan di Carthage mengatakan Saied mungkin akan segera mengumumkan nama perdana menteri yang baru. Gubernur Bank Sentral Marouane Abassi dan dua mantan menteri keuangan Hakim Hammouda dan Nizar Yaich kandidat-kandidatnya.

Sementara itu, oposisi Saied yang paling terorganisir yakni Partai muslim moderat Ennahda mengalami perpecahan internal mengenai respons terhadapi krisis dan strategis jangka panjang dan kepemimpinan.

Satu dekade terakhir rakyat Tunisia semakin frustasi dengan stagnasi ekonomi, korupsi dan perpecahan kelas politik. Pasalnya, politikus terlihat lebih fokus pada kepentingan mereka sendiri daripada masalah nasional.

Pandemi virus corona mengamuk di Tunisia dalam dua bulan terakhir. Sementara, program vaksinasi negara itu mengalami kebuntuan.

Tunisia menjadi negara dengan kasus infeksi dan kematian Covid-19 tertinggi di Afrika. Sementara kebijakan menahan laju penyebaran virus menghantam keras perekonomian negara.  

Pada Senin (2/8) kemarin, Saied mengganti menteri telekomunikasi, pertanian, dan keuangan setelah pekan lalu menyebut mereka 'mengambil pilihan ekonomi yang salah' yang merugikan negara. Ia mengatakan telah menghubungi negara sahabat untuk meminta bantuan keuangan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika