G7 Kecam Kebijakan Belarus Soal Migrasi Ilegal di Perbatasan
Kelompok G7 mendesak rezim Belarus segera menghentikan kampanye melanggar HAM
REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA - Para menteri luar negeri negara-negara G7 pada Kamis mengutuk kebijakan migrasi ilegal yang dilakukan rezim Belarusia yang membiarkan pendatang gelap melintasi perbatasannya.
Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat (AS) bersama Uni Eropa (UE) menuntut rezim Belarus segera menghentikan "kampanye agresif dan eksploitatifnya" untuk mencegah kematian dan penderitaan lebih lanjut karena tindakan semacam itu membahayakan nyawa.
"Kami bersatu dalam solidaritas kami dengan Polandia, serta Lituania dan Latvia, yang menjadi sasaran penggunaan migrasi ilegal yang provokatif ini sebagai taktik hibrida," kata mereka dalam sebuah pernyataan.
"Tindakan rezim Belarus adalah upaya untuk mengalihkan perhatian dari pengabaian terus-menerus terhadap hukum internasional, kebebasan mendasar, dan hak asasi manusia," tambah para menlu anggota G7.
Negara-negara Uni Eropa yang berbatasan dengan Belarus - Lituania, Latvia dan Polandia - telah melaporkan peningkatan jumlah penyeberangan pendatang gelap sejak Agustus. Lebih dari 8.000 orang telah mencoba memasuki blok itu melalui perbatasan Belarus-Uni Eropa pada 2021, naik tajam dari hanya 150 orang tahun lalu.
Setidaknya 2.000 orang, termasuk wanita dan anak-anak, terjebak di perbatasan dalam kondisi yang mengerikan selama seminggu terakhir. “Kami memuji tindakan Uni Eropa, yang bekerja sama dengan negara asal dan transit untuk mengakhiri tindakan rezim [Presiden Belarusia Aleksandr] Lukashenko. Kami akan terus bekerja sama untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab, dan mendukung masyarakat sipil dan HAM di Belarus," tambah pernyataan dari G7.
Ikuti Whatsapp Channel Republika