Demokrat: Jangan Berpikir tidak Ada yang Bisa Menggantikan Pemerintah Saat ini
Proses pergantian kepemimpinan lewat pemilu harus digelar lima tahun sekali.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (BPOKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron mengatakan, proses pergantian pemimpin lewat proses pemilihan umum (Pemilu) harus dilaksanakan selama lima tahun sekali. Ia menekankan hal tersebut kepada pihak-pihak yang terus menghembuskan isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Saya senang kalau pertarungan adalah pertarungan gagasan, pertarungan ide, seperti tadi dipromosikan oleh Mas Michael, Cak Imin saya kira ini putra-putra terbaik bangsa. Jangan dipikirnya bahwa tidak ada anak-anak bangsa yang bisa menggantikan pemerintahan saat ini," ujar Herman dalam diskusi daring, Sabtu (11/3/2023).
Seluruh partai politik saat ini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu 2024. Termasuk mempersiapkan kadernya untuk maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Saat ini, baru Anies Baswedan yang secara resmi telah diusung sebagai bakal capres dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Adapun koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih terus menyodorkan ketua umumnya menjadi capres.
"Kita fair-fair saja bahwa ayo ke depan kita kawal proses demokrasi, adu ide, adu gagasan, dan biarkan rakyat yang memilih begitu. Supaya rakyat juga disajikan menu-menu yang betul-betul konstitusional, menu yang tidak membuat gaduh perpolitikan," ujar Herman.
Menurutnya, situasi gaduh saat Pemilu 2024 kurang dari setahun lagi hanya akan membuat minat masyarakat berkurang dalam pesta demokrasi tersebut. Apalagi, generasi muda akan menjadi mayoritas pemilih dalam kontestasi nasional tersebut.
"60 persen pemilihnya saat ini adalah anak muda, ini yang menurut saya harus dijaga sehingga yang senior-senior, yang punya kekuasaan, tunjukkanlah bahwa kekuasaan ini keniscayaan akan ada pergantian," ujar anggota Komisi VI DPR itu.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap tahapan Pemilu 2024 tetap berjalan baik. Meskipun putusan PN Jakpus yang meminta penundaan pemilu itu menimbulkan kontroversi, namun ia menegaskan dukungan pemerintah terhadap KPU untuk melanjutkan tahapan-tahapan pemilu.
Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi putusan PN Jakpus yang menerima gugatan Partai Prima. "Saya kira tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tetapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding," ujar Jokowi saat mengunjungi Pesantren Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (6/6/2023).
Ia menyampaikan, pemerintah berkomitmen agar tahapan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik. Pemerintah pun telah menyiapkan anggaran untuk penyelenggaraan tahapan-tahapan pemilu.
"Ya kan sudah saya sampaikan bolak-balik, komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik," ujar mantan wali kota Solo itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika