OJK Luncurkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) di Jakarta, Selasa (20/2/20224). Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan TKBI diluncurkan sebagai respon dari dinamika dan perkembangan keuangan berkelanjutan nasional dan internasional.

"Taksonomi ini dirancang dengan memperhatikan prinsip interoperable dan kredibilitas, menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan hidup dan sosial, serta bersifat inklusif dengan mencakup penggunaan skala besar dan UMKM," kata Mahendra dalam acara PTIJK di Hotel St Regist Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Dia menjelaskan pada tahap ini, TKBI berfokus pada pengembangan sektor energi. Khususnya transisi energi menuju net zero emission dan sumber daya kritikal sebagai pendukungnya.

Sebagai wujud komitmen OJK mendukung perbankan menuju net zero emission, Mahendra memastikan OJK dalam waktu dekat akan menerbitkan climate risk management and scenario analysis bagi perbankan.

"Ini untuk meningkatkan kesadaran kemampuan ketahanan model bisnis serta startegi bank dalam menghadapi risiko perubahan iklim," jelas Mahendra.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatkan ekosistem keuangan berkelanjutan, Mahendra menilai dibutuhkan dukungan berupa kebijakan yang sejalan. Khususnya dari kementerian dan lembaga lembaga lainnya dapat direalisasikan pada tahun ini.

"Termasuk mengatasi kendala permintaan, penawaran, dan likuiditas di bursa karbon yang telah beroperasi dan diresmikan presiden pada September 2023," tutur Mahendra.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi OJK dan kerja sama seluruh pihak dalam memajukan dan mewujudkan resiliensi industri jasa keuangan Indonesia. Dalam arahannya, Jokowi menyampaikan untuk terus belajar dari krisis keuangan di masa lalu dan agar tetap waspada dalam menjaga industri jasa keuangan dan perekonomian, terus meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan, serta dukungan terhadap pembiayaan UMKM dan keuangan berkelanjutan.

"Saya mengapresiasi penyempurnaan taknonomi berkelanjutan Indonesia yang diluncurkan tadi oleh Ketua OJK sehingga inisiatif keuangan hijau bisa menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan inklusivitas," kata Jokowi.

TKBI disusun dengan menekankan pada prinsip scientific and credible, interoperable, dan mendukung kepentingan nasional, serta inklusif. Kerangka, elemen, dan kriteria TKBI mengacu pada ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance dan kebijakan nasional sebagai referensi utamanya dengan mengadopsi empat tujuan lingkungan yaitu EO1-Climate Change Mitigation, EO2-Climate Change Adaptation, EO3-Protection of Healthy Ecosystems and Biodiversity dan EO4-Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy; dan tiga kriteria esensial (EC), yaitu EC1-Do No Significant Harm, EC2-Remedial Measure to Transition, dan EC3-Social Aspect.

Terdapat dua pendekatan dalam penilaian aktivitas yaitu Technical Screening Criteria (TSC) untuk segmen korporasi atau non-UMKM dan Sector Agnostic Decision Tree (SDT) untuk segmen UMKM. Hasil akhir dari proses penilaian TKBI yaitu aktivitas diklasifikasikan menjadi hijau atau transisi. Apabila tidak memenuhi kedua klasifikasi tersebut maka aktivitas dinilai tidak memenuhi klasifikasi.

 

Ikuti Whatsapp Channel Republika