Komisi Yudisial Catatkan 52 Laporan Perkara Pidana Pemilu 2024
Bersama sejumlah instansi, Komisi Yudisial kolaborasi mendata perkara pidana Pemilu.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Yudisial (KY) menerima puluhan laporan menyangkut tindak pidana pemilu sepanjang triwulan I atau Januari-Maret 2024. Laporan tersebut dicatatlan oleh kantor KY di tingkat pusat dan di kantor penghubung wilayah.
"Laporan tentang tindak pidana pemilu triwulan pertama ini artinya sejak Januari sampai Maret itu kurang lebih ada 52 laporan, laporan itu bisa dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) dan juga bekerjasama dengan penghubung KY yang ada di 24 Provinsi," kata Anggota KY, Joko Sasmito dalam keterangannya yang dikutip pada Rabu (10/4/2024).
Joko memerinci jenis laporan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dicatat KY. Diantaranya ada perkara politik uang atau money politics, ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat desa guna menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.
"Jenis tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang atau yang dilaporkan pengadilan yang pertama paling banyak yaitu tindak pidana tentang politik uang itu ada laporan, dan itu sudah mulai disidangkan ada 14. Kepala desa atau sebutan lain membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu dalam masa kampanye itu ada 9 laporan," lanjut Joko.
Jenis ketiga, lanjut Joko, memberikan suara lebih dari satu kali di satu TPS sebanyak 8 laporan. Sedangkan perusakan TPS dan pembakaran logistik pemilu sebanyak 3 laporan.
Selanjutnya, merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye (APK) peserta pemilu 3 laporan. Kemudian, sengketa partai politik 2 laporan dan ketidaknetralan ASN 2 laporan.
"Menggunakan kekerasan dan atau menghalangi seseorang untuk memilih melakukan kegiatan yang menimbulkan kegaduhan, ketidaktentraman pemungutan suara satu laporan dan lainnya," ucap Joko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika