Trump Caplok Gaza, Media Israel: Taktik Licik Amerika-Israel

REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH --  Rencana Trump untuk memindahkan paksa warga Palestina dari Gaza bisa jadi merupakan "tipu muslihat" yang menunjukkan style kepemimpinannya yang tidak biasa alias aneh sendiri. Itu bukanlah rencana yang realistis terutama jika tidak ada satu pun faksi Palestina yang menyetujuinya, menurut Analis Urusan Arab di Yedioth Ahronoth.

Rencana Trump untuk memindahkan warga Palestina menciptakan fantasi baru di Israel, situs web berita tersebut menambahkan.

Banyak orang Israel "ingin melihat Gaza diratakan dengan tanah, orang-orang Palestina menghilang, dan Jalur Gaza, yang selama puluhan tahun menjadi sarang tentara Israel, menjadi Riviera Amerika yang makmur," kata Ynet , seraya menambahkan, "Itu mimpi yang nyata, tetapi ada satu peringatannya, itu tidak realistis, mustahil, dan tidak masuk akal untuk dilaksanakan."

Surat kabar itu melanjutkan, "Tidak ada entitas Palestina yang akan setuju untuk bekerja sama dengan rencana Trump untuk migrasi atau pemindahan, terutama karena penyebutan apa pun tentang migrasi atau kepergian langsung dikaitkan dengan bencana kolektif terbesar rakyat Palestina – Nakba tahun 1948.

Ditekankannya, "Bahkan Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas (Abu Mazen), kemarin bersekutu dengan Hamas dan dengan tegas menyatakan penentangannya terhadap Hamas."

Aksi militer tidak akan menyebabkan Hamas menyerah

Menurut situs web tersebut, Aksi militer, tidak peduli seberapa agresifnya, akan menyebabkan lebih banyak kerusakan dan kematian di Gaza, tetapi tidak akan menyebabkan Hamas menyerah, Selama tidak ada alternatif yang sah untuk itu, atau bahkan pembubarannya. Itu hanya akan menyebabkan lebih banyak kematian tentara IOF yang akan melanjutkan perang tanpa tujuan yang realistis.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa "meratakan Jalur Gaza dengan tanah dan mengusir penduduknya bukanlah tujuan yang realistis, tetapi lebih merupakan taktik licik dari seorang presiden Amerika yang ingin membuktikan betapa berbedanya ia dari pendahulunya dan orang lain. Namun, itu adalah lelucon yang tidak memiliki jalan untuk dilaksanakan."

Ynet menambahkan bahwa kesepakatan gencatan senjata sedang berlangsung, dan tim negosiasi akan bertemu untuk melanjutkan pembicaraan di Doha. Masih belum jelas apakah diskusi ini akan mengarah pada tahap kedua kesepakatan, tetapi satu hal yang pasti: Sejauh ini, Hamas masih mempertahankan kendali di Jalur Gaza. Tidak ada yang mengancamnya (setidaknya untuk saat ini), dan tidak ada yang menantangnya.

Kemarahan Global Atas Rencana Trump

Tak lama setelah Trump mengumumkan rencananya untuk Gaza , reaksi global segera menyusul, dengan beberapa negara menentang rencana tersebut yang menyerukan pemindahan paksa warga Gaza ke negara lain seperti Mesir dan Yordania.

Beberapa negara Eropa mengecam rencana tersebut, menyebutnya ilegal dan menekankan pentingnya membiarkan Palestina memutuskan apa yang akan terjadi pada mereka.

Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock dengan tegas menentang gagasan tersebut, dengan menekankan bahwa pemindahan penduduk sipil Gaza akan memperburuk penderitaan dan meningkatkan ketegangan. "Pemindahan penduduk sipil Palestina dari Gaza tidak hanya tidak dapat diterima dan melanggar hukum internasional. Hal itu juga akan menyebabkan penderitaan baru dan kebencian baru," ungkapnya.

"Kita harus melihat warga Palestina dapat hidup dan sejahtera di tanah air mereka di Gaza, di Tepi Barat. Itulah yang ingin kita capai," kata Keir Starmer, mengecam gagasan pengusiran warga Palestina dari Gaza, seraya menambahkan bahwa "mereka harus diizinkan pulang, mereka harus diizinkan membangun kembali."

Kementerian Luar Negeri Prancis merilis pernyataan yang menyatakan bahwa tidak ada negara ketiga yang boleh mengambil alih Gaza, dan bahwa keputusan apa pun tentang masa depannya harus selaras dengan solusi dua negara.

Yordania dan Mesir menentang rencana Trump untuk mengusir warga Palestina, meskipun ada tekanan yang coba ia berikan kepada kedua negara, Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi menyatakan, "Solusi untuk masalah Palestina terletak di Palestina,"

Di sisi lain, meskipun Trump mengklaim bahwa ia menghubungi Presiden Mesir, Mesir membantah adanya percakapan seperti itu, dan para pengunjuk rasa turun ke jalan untuk menunjukkan solidaritas dengan rakyat Palestina, berbaris menuju perbatasan Rafah antara Mesir dan Jalur Gaza.

China dukung Palestina

Pemerintah China kembali menegaskan penolakannya terhadap usulan Presiden AS Donald Trump agar warga Palestina dipindahkan dari Jalur Gaza.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun mengatakan pemerintahnya meyakini bahwa prinsip "rakyat Palestina memerintah Palestina" harus ditegakkan dalam pemerintahan pascakonflik di Gaza.

"Kami menentang pemindahan paksa penduduk Gaza," kata dia dalam konferensi pers di Beijing pada Kamis (6/2).

Trump pada Selasa mengatakan bahwa AS akan mengambil alih wilayah kantong Palestina itu setelah penduduknya dipindahkan ke tempat lain.

Dia juga mengatakan akan mengembangkan ekonomi Gaza dan menjadikannya "Riviera di Timur Tengah", merujuk pada kota pantai yang indah.

"Gaza adalah milik rakyat Palestina. Wilayah itu adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina, bukan alat penawaran demi keuntungan politis," kata Guo Jiakun.

Perang Israel telah membuat Gaza hancur dan penduduknya menderita, kata dia.

Dia menambahkan bahwa masyarakat internasional, khususnya negara-negara besar, harus bergandengan tangan untuk menjadikan Gaza lebih baik dengan memberikan bantuan kemanusiaan dan membantu rekonstruksi di sana.

"China dengan tegas mendukung hak-hak nasional yang sah rakyat Palestina," kata Guo Jiakun.

Dia mengatakan bahwa China siap bekerja sama untuk mewujudkan Solusi Dua Negara yang mengarah pada pembentukan negara Palestina merdeka yang memiliki kedaulatan penuh berdasarkan Perjanjian Perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Sejumlah negara juga telah menyampaikan penolakan mereka terhadap usulan Trump itu.

Raja Abdullah dari Yordania, yang dijadwalkan akan bertemu Trump di Washington pekan depan, mengatakan dirinya menolak segala upaya untuk mencaplok wilayah dan menggusur warga Palestina.

Mesir mengatakan akan mendukung rencana pemulihan Gaza tanpa warga Palestina meninggalkan wilayah itu.

Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menyebut pengusiran warga Palestina dari Gaza bertentangan dengan hukum internasional dan akan menyebabkan penderitaan dan permusuhan baru.

Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan bahwa masa depan Gaza tidak boleh dikendalikan oleh negara ketiga, tetapi oleh "Negara Palestina masa depan, di bawah naungan Otoritas Palestina."

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan penduduk Gaza harus diizinkan untuk membangun kembali tempat tinggal mereka.

Agresi militer Israel sejak Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 47.550 penduduk Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika