REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Willem Wandik mendesak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk segera membatalkan program kartu prakerja di masa pandemi Covid-19. Sebab masyarakat saat ini lebih membutuhkan bantuan sembako ataupun tunai ketimbang pelatihan kerja.
"Saat ini banyak masyarakat kita yang mengalami PHK ataupun dirumahkan dari pekerjaannya. Mereka kesulitan membeli kebutuhan pokok ataupun membayar cicilan kredit. Bantuan tunai akan sangat membantu mereka di masa pandemi ini," ujar Wandik yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, dalam pesan singkatnya, Selasa (12/5).
Menurut Wandik, dalam kampanye Presiden Jokowi, sejatinya program kartu prakerja merupakan usaha yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kompetensi tenaga kerja Indonesia untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0.
Oleh karena itu, pelatihan kerja seharusnya dilakukan secara langsung (offline) oleh lembaga pelatihan dan Balai Latihan Kerja yang sudah terakreditasi dan dapat mengeluarkan sertifikasi kompetensi yang dapat digunakan oleh tenaga kerja sewaktu mendaftar ke perusahaan ataupun industri.
Wandik menilai, program kartu prakerja tidak efektif dilaksanakan di masa pandemi. Selain pelatihan kerja seharusnya ada interaksi langsung pelatih dan peserta, lulusan pelatihan belum tentu terserap dunia kerja karena kondisi ekonomi Indonesia dan dunia saat ini sedang turun akibat dampak pandemi," jelasnya.
Oleh karena itu, Wandik mengingatkan agar Menko Perekonomian segera membatalkan program kartu prakerja di masa pandemik. Anggaran yang ada direalokasi dan refocusing menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada pekerja yg mengalami PHK ataupun dirumahkan karena pandemi Covid-19. "Kami desak Pak Airlangga segera batalkan program ini," tegas Wandik.
Apalagi, kata Wandik, beredar informasi bahwa pelaksanaan program ini tidak menggunakan mekanisme tender dan diduga ada conflict of interest dalam prosesnya. Anggaran kartu prakerja sangat besar, jangan sampai uang rakyat ini malah menguntungkan kepentingan kelompok tertentu," pungkas Wandik.
