REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menyarankan agar pembenahan di sektor pariwisata dilakukan tengah Pandemi Covid-19 saat ini. Salah satu aspek penting yang perlu dibenahi menurutnya adalah aspek lingkungan.
"Saat masih banyak ditutup seperti ini, saya pikir waktu yang tepat untuk kita melakukan pembenahan-pembenahan pariwisata, terutama pada aspek lingkungan," kata Fikri dalam keterangan persnya kepada Republika, Rabu (1/7).
Ia memandang ada sejumlah isu lingkungan yang perlu mendapat perhatian. Pertama, soal pengelolaan sampah (waste management). Dirinya mengaku prihatin dengan kondisi sampah di Bali yang sangat memprihatinkan dan telah diliput oleh salah satu media internasional.
Ia memaparkan, menurut penelitian yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, diketahui bahwa timbunan sampah di Provinsi Bali sebanyak 1,6 juta ton per tahun dengan rata-rata timbunan per hari 4281 ton. Dari jumlah tersebut, 52 persen di antaranya belum tertangani dengan baik.
"Ini bisa menjadi kampanye negatif untuk Bali," ujarnya.
Isu kedua yaitu mengenai konservasi. Fikri menyebutkan, perlu juga memerhatikan daya dukung (carrying capacit) dan tapak ekologi (ecological footprints) mengingat sumber daya yang terbatas. Ia menceritakan pengalamannya beberapa waktu lalu saat memimpin kunjungan kerja ke Borobudur.
"Borobudur itu ada kapasitasnya, maksimal 128 orang dalam satu waktu secara bersamaan naik di lingkungan stupa, tetapi dinaiki oleh ribuan orang. Ini tentu bahaya bagi kelestarian Borobudur," ucap anggota Fraksi PKS tersebut.
Selain itu, Fikri juga mendorong agar pemerintah perlu memikirkan konsep hingga penerapan konservasi, terlebih di masa persiapan pembukaan lagi sektor pariwisata. "Aspek lingkungan harus terintegrasi dalam program-program pengembangan pariwisata sehingga pariwisata kita bisa berkelanjutan. Dokumen perencanaan di tiap kota dan kabupaten juga tingkat provinsi harus ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tak terpisahkan dengan Riparda (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah)," jelasnya.
Ia menyarankan agar tidak perlu memaksakan jumlah wisatawan yang tinggi. Apalagi, imbuhnya, tanpa juga memerhatikan kelangsungan sumber daya.
"Lebih baik kita bisa menjaganya sehingga tidak rusak dan citra pariwisata kita tetap baik," ungkapnya.
