REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- JAKARTA -- RUU Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai pengamat pendidikan tinggi, Edy Suandi, memiliki sisi positif bagi dunia pendidikan. Salah satunya adalah adanya kepastian atas berbagai kebijakan atau regulasi yang ada.

"Selama ini sangat sering didengungkan bahwa dalam pengelolaan pendidikan sangat tergantung selera siapa yang menjadi menterinya, sehingga muncul adagium: ganti menteri, ganti kebijakan," kata Edy, Sabtu (5/9).

Hal ini juga terjadi dengan yang sekarang ini, yang mengajukan berbagai konsep yang sebagian mengubah drastis kebijakan terdahulu. Dalam beberapa pasal, misalnya, untuk penetapan kebijakan harus melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Dengan naungan PP maka siapapun yang menjadi Menteri tidak bisa serta merta atau seenaknya membuat suatu kebijakan tertentu.