Kepentingan Amerika di Timur Tengah

Oleh: Hasnan Bachtiar

Pada April 2015 silam, melalui wawancara di The New York Times, Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama pernah menyatakan bahwa, “Kita memiliki sikap pada Timur Tengah, namun apa yang akan kita lakukan harus sesuai dengan kemampuan kita… Kepentingan utama Amerika bukanlah minyak, bukan juga hendak menduduki wilayah itu, namun yang paling utama adalah semua orang hidup dalam damai, dalam keseimbangan, di mana sekutu kita tidak diserang, anak-anak tidak menjadi sasaran bom, tidak perlu ada pengungsian.”

Tentu saja, seperti yang diungkapkan secara detail oleh Michael C Hudson (2016), “Jika benar itu kepentingan Amerika, maka jauh sekali dari angan-angan.” Bahkan analis kebijakan luar negeri Amerika, seperti John Mearsheimer (2003), melihat segala upaya yang dilakukan oleh negaranya kadang-kadang dilandasi oleh pelbagai alasan yang tidak masuk akal.

Pada 14 April 2018 yang lalu Presiden AS Donald Trump “kembali” meluncurkan misil ke Suriah dengan dalih menghadang pemerintah Bassar al-Assad yang sebelumnya menyerang warga sipil dengan senjata kimia. Tindakan Trump didukung oleh Inggris, Prancis, Israel dan juga negara-negara sekutunya di kawasan, terutama Arab Saudi.

Kita tidak perlu menebak apa yang terjadi di sana. Jelas, krisis kemanusiaan berhamburan di mana-mana. Konflik, kebencian, dendam yang membara dan permusuhan yang mendarah-daging semakin dipertajam dan berkepanjangan. Timur Tengah adalah “Dadu dalam Kaleng Perjudian Barat” (Suara Muhammadiyah, 16-31/12/2017). Karena itu, terlalu naif jika mengatakan bahwa Barat, terutama Amerika membantu membangun negara-negara Muslim. Benar-benar pungguk merindukan rembulan.

Lantas apa makna semua ini bagi Amerika sendiri? Apa kepentingan mereka yang sebenar-benarnya? Secara umum, para analis yang bermazhab realis menyebutkan bahwa kepentingan mereka adalah ekonomi. Hal ini tentu tidak keliru. Namun ekonomi bukanlah satu-satunya hal yang mempengaruhi hal-hal lain.

Sementara itu, para pengamat lain, seperti Louis Fisher (2003), Patrick Lang (2004), Jan Nederveen Pieterse (2004), Raymond Hinnebusch (2007) dan Hudson (2016) tidak menganggap demikian. Ada dimensi ideologis yang selalu mewaranai kebijakan Amerika di Timur Tengah. Yang paling tampak adalah pengaruh kelompok neo-konservatisme (neoconservatism) yang selalu bangga dengan eksepsionalisme Amerika. Artinya, mereka mengimani bahwa negara adikuasa yang paling layak menjadi kekuatan hegemonik global adalah Amerika. Tetapi barangkali, sama seperti “kepentingan ekonomi” sebelumnya, ideologi bukanlah satu-satunya alasan bagi manuver Amerika di kawasan.

Keduanya, analisis realis dan ideologis, saling melengkapi. Terkadang dalam struktur kebijakan Amerika, satu sama lain digunakan sebagai tameng, dalih atau alasan. Ini semua lazim berlaku baik itu di Istana Kepresidenan (The White House), Kementerian (The State Department)—dan terutama Kementerian Pertahanan, yang di dalamnya mencakup komunitas intelijen nasional (Central Intelligence Agency/CIA, National Security Agency/NSA dan Federal Bureau of Investigation/FBI), maupun di kedua kantor kongres kerakyatan (the Senate and the House of Representatives), kedua partai politik (Democrat and Republican) dan lembaga-lembaga kajian kebijakan (think thank).

Daniel Byman and Sara Bjerg Moller (2016) menyebutkan empat hal penting yang secara relatif menjadi arah kebijakan Amerika. Yakni: minyak, mencegah pembangunan dan penyebaran senjata nuklir, memerangi terorisme, melindungi Israel dan demokratisasi. James Piscatori (2018) menambahkan satu hal, yakni bisnis penjualan senjata.

Mari kita ulas satu per satu. Pertama, urusan minyak. Ini begitu vital bagi perekonomian Amerika Serikat, terutama di sepanjang abad ke-20. Namun, di masa kini, kendati tetap penting, ketergantungannya terhadap minyak Timur Tengah mulai berkurang. Dengan cadangan minyak yang melimpah dan impor minyak terbesar bukan lagi dari Saudi, tetapi dari Kanada, maka tidak keliru jika minyak bukanlah faktor penentu dari semua arah kebijakan luar negeri Amerika. Di samping itu, sudah sejak lama, terutama sejak tahun 1960an, Amerika mengembangkan energi alternatif.

Kedua, masalah senjata pemusnah massal yang dikembangkan Iran. Ini semua berakar pada dinamika politik tahun 1950an. Amerika membantu pembangunan sumber daya nuklir di Iran. Akan tetapi, sejak pembelotan Perdana Menteri Mohammed Mossadeq, situasinya berubah. Mossadeq yang menasionalisasi perusahaan minyak Inggris di Iran, mendorong Inggris dan Amerika melancarkan Operasi Ajax (Amerika dijanjikan mendapatkan bagian minyak), yang bertujuan menggulingkan kepemimpinannya.

Setelah Mossadeq jatuh, mereka menjadikan Shah muda yang liberal, sekular, demokratis dan pro-Barat, sebagai pemimpin baru. Di samping memicu lahirnya revolusi politik pada 1979, dimulai pula nasionalisasi secara utuh proyek pembangunan nuklir di sana. Rumus yang berlaku cukup sederhana. Siapa pemilik nuklir, maka ialah salah satu pengendali stabilitas dunia.

Ketiga, memerangi terorisme. Jelas dalam konteks ini, di satu sisi, “Islam” adalah ancaman bagi Amerika. Namun di sisi lain, agama umat Muhammad ini merupakan dalih yang paling masuk akal untuk memuluskan kepentingan-kepentingan lainnya, terutama minyak, mengendalikan keseimbangan kekuasaan di kawasan dan membayangi langkah agresif pemilik nuklir (Iran). Pasca 11 September 2001, proyek sekuritisasi Islam dengan jargon “war on terror” semakin masif dikampanyekan. Yang paling populer, mereka sangat menggebu-gebu memerangi al-Qaedah dan ISIS.

Kelima, melindungi “keamanan nasional” Israel. Hampir semua penentu kebijakan luar negeri Amerika bersikap pro-Israel. Bahkan kongres Amerika dan kedua partai politik mereka seperti memiliki suara bulat untuk mendukung pendudukan Israel di tanah Palestina. Mayoritas Yahudi Amerika adalah orang-orang kuat yang mampu mengendalikan kebijakan politik. Mereka juga didukung oleh Kristen (Evangelis) fundamentalis, yang begitu fanatik dengan gagasan pendirian negara Israel.

Bagi orang-orang yang punya kepentingan dalam pemilihan umum, lobi Zionis menjadi penting sekali. Ini terutama sekali dimanfaatkan sebagai dukungan yang paling loyal dan menguntungkan. Di samping itu, dukungan terhadap Israel, walaupun harus dibayar dengan ongkos lahirnya kebencian-kebencian baru terhadap Amerika terutama dari kelompok ekstremis-jihadis Muslim, tampaknya masih sangat menguntungkan karena kekuatan militer Israel yang sangat tangguh dan mereka adalah mitra bisnis yang loyal.

Keenam, mengekspor demokrasi. Sebenarnya hal ini tidak seutuhnya merupakan hal yang jujur. Peran Amerika akan demokratisasi di Timur Tengah hanyalah dalih untuk manuver politik tertentu. Kalau kita mengamati fenomena Arab Spring, tampak sekali inkonsistensi dari kepentingan demokratisasi ini. Untuk Mesir dan Tunisia, Washington ragu-ragu hendak menjatuhkannya. Sementara di Libya dan Suriah, Washington bersemangat menjatuhkan rezim di sana. Dan banyak lagi contoh negara lainnya. Namun yang mengejutkan, Amerika tak lagi menggunakan alasan demokratisasi di Timur Tengah sejak Sekretaris Negara Rex Tillerson mengumumkan bahwa Amerika tak lagi tertarik mengampanyekan demokrasi, hak asasi manusia dan hal-hal yang semacamnya.

Ketujuh, di tengah-tengah pesta pora perjudian Amerika ini, mereka masih meraup untung yang berlipat dari penjualan senjata. Tatkala kekuatan regional dikendalikan, keamanan nasional negara-negara Timur Tengah dipertaruhkan. Mereka yang pro-Amerika, bukan sekedar memerlukan perlindungan, tetapi juga suplai senjata.

Berdasarkan data dari Pentagon’s Defense Security Cooperation Agency, Amerika telah menjual 115 miliar Dolar Amerika ke Saudi sejak 2009 dan 198 miliar Dolar ke negara-negara Teluk Arab-Persia. Kerajaan Saudi sendiri membeli 10 % dari keseluruhan ekspor senjata Amerika pada 2011-2015. Pada 2015-2016, mereka menjual senjata seharga 33 miliar Dolar ke negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC). Alasannya ada dua, yakni untuk mewaspadai nuklir Iran (mereka membeli armada laut canggih, helikopter penyerang dan mesin-mesin penghadang misil) dan untuk melawan ISIS dan kelompok Houti di Yaman.

Kesimpulannya, kalau boleh kiranya berpandangan anti-imperialis, jelas Amerika itu sebenarnya imperialis dunia. Untuk kepentingannya sendiri, maka tega menjajah negeri-negeri lainnya, tanpa peduli nasib kesengsaraan rakyat yang merebak di mana-mana.

Hanya saja, sikap kita, kaum Muslim, apakah hendak melawan frontal seperti al-Qaedah, ISIS, Iran dan sekutunya? Atau ingin menghamba seperti Saudi, GCC dan negara-negara Timur Tengah sekutu Amerika lainnya? Atau berdiri di tengah, tidak mendukung siapapun? Atau berdiri secara rasional dan pragmatis, sesuai dengan kepentingan kita? Inilah realitas sesungguhnya yang kita hadapi sekarang. Doktrin-doktrin keagamaan semata, yang dirangkai untuk meluapkan kemarahan, tidak akan pernah menyelesaikan masalah.

Hasnan Bachtiar, Ketua PCI IMM Australia, Aktivis JIMM, Mahasiswa Pascasarjana di The Centre for Arab and Islamic Studies (CAIS), The Australian National University

 Sumber: Majalah SM Edisi 11 Tahun 2018

Ikuti Whatsapp Channel Republika