REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Perlindungan dan pemenuhan hak-hak kelompok rentan di Sulawesi Selatan dinilai masih menjadi "existing issue" yang perlu terus diadvokasi.
Selama ini, ruang yang menjembatani aspirasi kelompok rentan kepada negara dianggap masih sempit dan terbatas, sehingga aspirasi kebutuhan kelompok rentan belum tersalurkan dengan baik.
"Di satu sisi, komunikasi strategis sebagai pendekatan dalam penyaluran aspirasi masih belum optimal. Kemampuan melakukan kampanye yang inklusif dan advokasi kebijakan yang berdampak menjadi pilar yang sangat penting untuk memastikan isu-isu kelompok rentan didengar, dipertimbangkan, dan diintegrasikan dalam pembangunan daerah," kata Peneliti Setara Institute Sayyidatul Insiyah, Rabu (20/11/2024).
Atas kebutuhan tersebut, Setara Institute menyelenggarakan workshop bertajuk "Komunikasi Strategis untuk Peningkatan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Demokrasi” di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selama dua hari, Selasa-Rabu (19-20/11/2024).
Kegiatan yang diikuti oleh Koalisi ASPIRASI Sulsel dan beberapa organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada isu-isu kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, minoritas agama/kepercayaan, masyarakat adat, dan ragam gender ini dimaksudkan untuk membekali para peserta dengan keterampilan praktis cara membuat konten kampanye digital dan menyusun kertas kebijakan sebagai bahan advokasi di ruang-ruang publik dan/atau advokasi kebijakan yang menyasar pemerintah.
Selain itu, kata Sisy panggilan akrab Sayyidatul Insiyah, workshop juga dimaksudkan sebagai forum konsolidasi sebelum pelaksanaan 'Tudang Sipulung' bertajuk “Merancang Demokrasi Inklusif: Menguatkan Suara Kelompok Rentan di Sulawesi Selatan” yang akan dilaksanakan, Kamis (21/11/2024) dengan mempertemukan para calon gubernur di Pilkada Sulsel 2024 dengan Koalisi ASPIRASI dan masyarakat Sulsel secara umum.
"Workshop ini juga menjadi momentum yang produktif dengan dihasilkannya 4 konten kampanye dan draf rumusan kertas kebijakan tentang usulan langkah-langkah dalam memperkuat komitmen pemenuhan dan perlindungan hak-hak kelompok rentan," kata Nasrum dari Koalisi ASPIRASI Sulsel menambahkan.
Di antaranya, kata Nasrum, pertama, pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat melalui akselerasi pembentukan kebijakan yang promotif terhadap pengakuan masyarakat adat beserta hak atas sumber daya alamnya.
Kedua, pemerintah memastikan tersedianya akses dan prasarana yang inklusif bagi penyandang disabilitas dalam momen Pilkada 2024.
Ketiga, pemerintah berkomitmen memperkuat pendidikan, pemahaman, dan perspektif tentang kesetaraan gender di lingkungan pendidikan, pemerintahan, dan institusi lainnya.
Keempat, pemerintah berkomitmen menghapus kebijakan diskriminatif yang membatasi hak-hak kelompok rentan.
Adapun rekomendasi yang diusulkan oleh peserta workshop dalam rancangan kertas kebijakan tersebut, kata Nasrum, juga dimaksudkan sebagai bahan untuk disampaikan secara langsung kepada para calon gubernur Sulsel saat pelaksanaan Tudang Sipulung.
"Dengan demikian, isu-isu tentang kelompok rentan tidak hanya diperbincangkan dalam ruang publik, namun juga menjadi isu yang didengar dan dipertimbangkan oleh para calon gubernur sebagai isu yang akan diintegrasikan dalam program perencanaan daerah ketika calon gubernur itu terpilih," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika