REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Laporan terbaru yang dirilis Climate Rangers Jakarta mengungkapkan mayoritas Generasi Z di Jakarta merasa upaya pemerintah dalam menangani perubahan iklim saat ini masih jauh dari memadai. Dari 382 responden yang terlibat dalam survei, sebanyak 59,8 persen responden menyatakan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah ini "tidak cukup" atau "sangat tidak cukup".
Laporan yang dirilis pada Selasa (18/2/2025) menemukan adanya perbedaan pandangan antara gender. Responden perempuan yang merasa upaya pemerintah belum cukup mencapai 61,1 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan responden laki-laki yang hanya 58,6 persen.
Menariknya, hanya di Jakarta Pusat, lebih dari setengah responden atau 56,8 persen merasa upaya pemerintah sudah cukup. Dari segi pendidikan, responden dengan latar belakang pendidikan sarjana dan mereka yang tidak tamat SD menunjukkan ketidakpuasan yang signifikan terhadap upaya pemerintah, dengan angka masing-masing mencapai 84,8 persen dan 100 persen.
Sementara itu, mayoritas responden berusia 13-15 tahun atau 53 persen merasa upaya pemerintah sudah cukup, lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia lainnya yang masing-masing hanya mencapai 36,6 persen dan 38,2 persen.
Responden yang tinggal di daerah pesisir Jakarta menunjukkan pandangan yang kontradiktif. Meskipun 46,4 persen dari mereka merasa upaya pemerintah sudah baik, 28,6 persen juga menilai upaya tersebut sangat tidak cukup, angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya.
Hasil diskusi kelompok terfokus (FGD) yang dilakukan juga mendukung temuan survei ini. Para peserta FGD menyoroti bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah selama ini belum efektif dalam mengatasi penyebab dan dampak perubahan iklim.
Beberapa masalah yang diangkat termasuk lemahnya sistem pengolahan sampah, pengendalian emisi dari pabrik dan kendaraan bermotor yang berdampak pada kualitas udara, serta infrastruktur yang tidak memadai untuk menghadapi bencana, seperti banjir.
Peserta juga menekankan berbagai aksi mitigasi dan adaptasi yang ada menjadi kurang efektif akibat kurangnya intervensi pemerintah. Hal ini termasuk pengendalian alih fungsi ruang terbuka hijau (RTH) dan kawasan mangrove, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang menghambat penggunaan transportasi umum.
Kelompok nelayan muda juga mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait pencemaran laut akibat sistem pengolahan sampah yang buruk, yang semakin diperparah oleh dampak perubahan iklim. Mereka melaporkan kesulitan dalam menangkap ikan dan kerang hijau akibat mobilitas kapal yang tidak teratur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika