JAKARTA-Satuan Kerja Anti Korupsi (SKAK) menengarai adanya mafia politik di berbagai kasus-kasus besar besar yang belum tuntas. SKAK pun mendesak pemerintah untuk menjadikan pemberantasan mafia politik sebagai skala prioritas kasus korupsi.
"Semua proses korupsi di Indonesia dikendalikan mafia politik,"ungkap Koordinator SKAK Bob R Randilawe,Ahad (2/5). Pasalnya,oknum yang menjadi mafia politik itu masuk dalam jaringan sistemik semua sektor kehidupan.
Pantauan SKAK,imbuh Bob, mafia politik menggunakan jalur parpol dan parlemen. SKAK mulai merekapitulasi kerugian dan akan diserahkan ke Satgas Mafia Hukum pada Kamis depan (6/5).
Sementara itu,Ketua Umbung Informasi Rakyat (LIRA) Yusuf Rizal menegaskan keberadaan mafia politik lebih merusak daripada mafia hukum dan bentuk mafia lainnya. "Mafia politik lebih parah karena ikut melakukan grand design korupsi untuk memenuhi kebutuhan pasar asing,"imbuh Yusuf.
Koordinator Bidang Hukum Partai Kebangkitan Bangsa Ikhsan Abdullah menerangkan adanya mafia politik di parlemen dan parpol juga mempengaruhi rekrutmen pejabat. Artinya,ada pengaturan sejumlah jabatan strategis.
"Korupsi dimulai dari budgeting parlemen yang steril dari pengawasan publik,"papar Ikhsan. Akibatnya,ia menengarai ada sejumlah aliran dana tidak jelas yang mengalir ke parpol. Ikhsan mendesak pula KPK melakukan pemeriksaan sejumlah pejabat dan parpol.
Ikuti Whatsapp Channel Republika