REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Ketua Mahkamah Konstitusi, Moh Mahfud MD, berpendapat bahwa penepatan Komjen Pol Susno Duadji sebagai tersangka kasus suap, telah menggemparkan publik. Penangkapan Susno menimbulkan kesan di masyarakat bahwa penegakan hukum sepertinya diletakkan dalam hutan belantara.'
''Dalam kondisi sekarang ini saya lebih mengharapkan agar aparat penegak hukum mampu memberikan ketegasan agar masyarakat tidak curiga langkah hukum yang ditempuh, yakni sekadar upaya mengalihkan isu besar dengan penetapan Susno sebagai tersangka. Untuk menutupi kasus lain yang kini jadi perhatian masyarakat, seperti langkah pemberantasan korupsi,'' tegas Mahfud, di Yogyakarta, Jumat.
Menurut Mahfud, berkaitan dengan perkata yang menimpa Susno Duaji, polisi harus melakukan penegakan hukum yang tegas dan transparan menjelaskanya pada masyarakat. ''Polisi harus bekerja profesional, penyidik tidak boleh bekerja atas dasar perintah atasan,'' kata Mahfud.
Mahfud mengharapkan proses hukum yang berjalan tetap berada di jalur yang benar, tanpa ada tendensi politik maupun ada kaitan dengan upaya mengalihkan isu besar, yaitu penanganan masalah korupsi dan pemberantasan mafia peradilan.
Ia mengatakan penangkapan Susno itu membuat masalahnya tidak fokus. ''Jika ada pertanyaan dari masyarakat yang mengkhawatirkan kenapa proses hukum justru seperti itu? Wajar muncul kesan itu,'' katanya
Mahfud sendiri mengaku bahwa perkara Susno ini memiliki dua sisi yang kontroversi, yaitu menjadi pembuka kasus mafia hukum terkait masalah pajak yang melibatkan banyak pihak. Baik dari unsur kejaksaan, kepolisian dan pegawai pajak, Gayus Tambunan. ''Seharusnya memang proses hukum yang berjalan tetap fokus pada upaya penuh memberantas korupsi,'' katanya.
Mahfud sendiri mengatakan normal saja bila orang berpikiran bahwa saat ini ada usaha pembelokon isu besar yakni tentang usaha pemberantasan korupsi dan mafia peradilan, dengan melakukan penangkapan terhadap Susno. ''Itu memang belum ada kesimpulan kuat. Namun dalam sejarahnya pola-pola yang diterapkan untuk membelokan isu-isu besar memang jadi kebiasaan rezim yang berkuasa,'' kata Mahfud.