REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, menyarankan anggota dewan untuk memberikan perhatian dalam bentuk program atau kegiatan, bukan dalam bentuk penyaluran uang sebanyak Rp 15 miliar di setiap daerah pemilihan (dapil). Ia mengomentari rencana usulan penyaluran anggaran Rp 165 miliar ke daerah pemilihan (dapil).

"Kalau mau memberikan perhatian, berikanlah perhatian dalam bentuk program atau kegiatan," ujar Gamawan di kantornya, Jumat. Ketika dia masih menjadi Gubernur Sumatera Barat, tidak ada bentuk dana seperti itu. Dia hanya mempersilahkan setiap anggota dewan memperjuangkan Dapilnya melalui kegiatan dan program kerja.

Oleh karena itu, Gamawan justru mempertanyakan bagaimana nantinya proses pemberian dana Rp 15 miliar tersebut. "Apakah per anggota dewan bawa uang ke Dapilnya? Atau dengan rekomendasi, untuk daerah itu dibantu sekian? Bagaimana sampainya ke sana? Apakah melalui gubernur atau langsung ke objek-objek? Bagaimana mekanisme pencairannya?" ungkapnya.

Konsep pemberian dana itu, katanya, harus dipikirkan sebaik mungkin sehingga mampu memenuhi asas keadilan dan perimbangan.

Tentang rencana pemberian dana Rp 15 miliar untuk dapil, Gamawan, memang tidak mau terlalu banyak komentar. "Ini masih saya pelajari," katanya. Sebenarnya urusan untuk permasalahan dana tersebut lebih menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan dan DPR.

Sebelumnya dalam Fraksi Partai Golongan Karya di DPR RI mengusulkan adanya dana pembangunan daerah pemilihan (dapil) senilai Rp 15 miliar per tahun bagi anggota dewan. Anggaran sebesar itu rencananya dimasukkan dalam anggaran belanja kementerian dan lembaga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika