REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Lukman Hakim Saifuddin, menilai pengembalian hak pilih TNI dalam pemilu lebih banyak keburukannya ketimbang manfaatnya. Dia juga menilai, pemberian hak pilih TNI dan Polri dalam pemilu bisa menyebabkan politisasi institusi TNI dan Polri.

''Memberikan hak memilih bagi TNI dan Polri lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya,'' kata Lukman, di Jakarta, Selasa (22/6).

Lukman yakin, pengembalian hak pilih TNI dalam pemilu akan menjadi ancaman destruktif bagi proses demokratisasi Indonesia. Dia menegaskan, pembatasan penggunaan hak pilih tak melanggar hak asasi manusia (HAM) karena dimungkinkan oleh UUD 45 Pasal 28 J ayat (2).

Pembatasan hak pilih tidak melanggar, lanjut Lukman, asalkan dilakukan oleh undang-undang berdasarkan pertimbangan keamanan atau ketertiban umum.