REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Keinginan Badan Legislasi DPR menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary treshold (PT) dianggap tidak adil oleh partai kecil. Kenaikan PT jelas akan memberangus kedaulatan rakyat.

Sekjen Forum Persatuan Nasional, Didi Supriyanto, mengatakan kenaikan PT dalam undang-undang merupakan bentuk ketidakadilan. ''Pilihan rakyat juga tidak diakomodir dengan kenaikan itu,'' sambung Didi, Senin (12/7).

Pada pemilu 2004 lalu ada 18 juta suara yang tidak terwakilkan lewat anggota dewan atau partai pilihannya. Dan, jumlah 18 juta itu lebih banyak dibanding perolehan suara PKS. Suara yang tidak terwakili terjadi sebab partai tidak berhasil lolos ambang batas parlemen.

Usulan bahwa konfederasi bisa menjadi solusi bagi partai yang tidak lolos ambang batas, lantas dikatakan Didi tidak benar. Konfederasi adalah akal-akalan partai besar untuk mengambil suara partai kecil. ''Mengamankan posisi mereka,'' katanya.

Sejauh ini 17 partai kecil yang tergabung dalam FPN tidak melihat konfederasi sebagai tawaran yang menarik. ''Sehingga tentu kami lebih senang bergabung dengan partai yang senasib ketimbang partai besar,'' jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika