REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Usul perombakan atau reshuffle kabinet yang digaungkan oleh politisi Golkar, Priyo Budi Santoso, beberapa waktu lalu dinyatakan sebagai pendapat pribadi dan bukan pernyataan partai secara resmi.

Pernyataan yang kemudian mengundang kontroversi dari berbagai kalangan itu, diyakini sebagai sekadar pernyataan Priyo sebagai anggota dewan atau kader Golkar dalam merespon laporan yang dikerjakan oleh UKP4.

"Sampai detik ini, hal-hal macam itu (reshuffle) tak pernah dibicarakan di dalam partai," ujar anggota Komisi II DPR dari FPG Agun Gunanjar Sudarsa kepada wartawan di Gedung DPR, Rabu (14/7).

Namun demikian, menurut politisi Partai Golkar ini, pernyataan yang diungkap Priyo tersebut merupakan hak yang harus dihormati karena dewan memiliki fungsi kontrol. Meskipun, ia menegaskan, partainya tak pernah mewacanakan mengenai reshuffle.

Agun bahkan menjelaskan, wajar saja jika ada ambisi-ambisi dari pihak tertentu untuk meningkatkan jabatannya dari anggota dewan menjadi menteri. Sebab, menteri memiliki kewenangan lebih besar dari anggota dewan, untuk langsung membantu rakyat. Karena itulah posisi menteri pasti menjadi incaran. Bahkan, menurut dia, banyak politisi Golkar yang juga menyimpan mimpi menjadi menteri.

Agun menilai munculnya perbedaan pendapat di partai sebagai hal yang wajar. Namun terkait hal-hal strategis harus tetap dikordinasikan secara baik dan teratur.

Saat ditanya soal pernyataan Priyo yang dinilai tidak mewakili partai, tetapi cenderung merusak citra partai, Agun merasa tidak perlu diberikan sanksi. "Tidak perlu ada sanksi-sanksi lah, itu hak konstitusional dan masih wajar," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika