REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, meminta Badan Kehormatan (BK) DPR menyelidiki kemungkinan titip absen yang dilakukan anggota dewan. Priyo bahkan berharap ada fraksi yang secara resmi melaporkan dugaan tersebut ke BK.
''Kalau benar, saya minta BK untuk selidiki sebaik-baiknya soal titip absen,’’ ucapnya, Rabu (28/7).
Menurut Priyo, menitipkan absen ketika anggota dewan seharusnya membubuhkan sendiri tanda tangannya merupakan contoh yang tidak baik. Sebelumnya, dugaan adanya anggota DPR yang menitipkan absennya pada rapat paripurna menyeruak ketika sejumlah anggota DPR kedapatan kerap absen berkali-kali pada paripurna.
Priyo secara pribadi belum pernah menerima laporan atas anggota dewan yang tidak menandatangani sendiri daftar hadirnya. Kemarin, unsur pimpinan menyepakati penggunaan mesin pemindai sidik jari sebagai metode absensi bagi anggota dewan.
Priyo mengaku sesungguhnya DPR tidak bisa bekerja dalam pola yang sama dengan sistem di kantor lain. Secara baku, anggota dewan juga tidak memiliki aturan yang ketat soal absensi.''Tapi ke depan memang harus ada keteraturan untuk disiplin,’’ sambung dia.
Priyo menyambung kalimatnya, anggota dewan sesungguhnya tidak hanya bekerja untuk hadir di rapat paripurna saja. Anggota dewan mengemban tugas lain di luar menghadiri rapat paripurna. Agar seluruh tugas itu dapat berjalan bersamaan, Priyo mengatakan akan membahasnya bersama Badan Musyawarah DPR dan fraksi supaya pekerjaan anggota dewan tidak tumpang tindih atau kelebihan kapasitas.
Sebagai Ketua DPP Partai Golkar, Priyo mengatakan, fraksinya telah meminta seluruh anggota mengindahkan seruan publik terkait kehadiran. ‘’Banyak dari kami yang memiliki tugas dari fraksi, tapi lupa menyampaikan ke Sekjen DPR,’’ ujar dia.
Priyo masih menganggap wajar ketidakhadiran anggota dewan dengan alasan tugas fraksi atau alasan lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Anggota yang bermasalah kehadirannya adalah mereka yang tidak masuk dengan alasan yang tidak jelas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika