REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempertimbangkan peluang rekonsiliasi nasional guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. "Kita sudah bicara dengan Bapak Presiden dalam diskusi (mengenai rekonsiliasi nasional) dan belum jadi kebijakan. Presiden dalam banyak hal setuju dengan rekonsiliasi nasional. Tinggal bagaimana dengan partai-partai politik," kata Staf Khusus Presiden Bidang Penanggulangan Bencana dan Bantuan Sosial Andi Arief di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, rekonsiliasi nasional yang sedang dipertimbangkan tersebut sama sekali tidak untuk kepentingan politik namun untuk kesejahteraan rakyat. "Presiden sedang menimbang-nimbang, nanti saya dengan Denny Indrayana (Staf khusus bidang hukum) juga sedang menimbang-nimbang tentang kemungkinan Presiden yang mengambilalih semua persoalan masa lalu," katanya.

Ia menjelaskan, peluang Presiden mengambilalih semua persoalan di masa lalu dan meminta maaf kepada rakyat sebagai Kepala Negara sebagai awal rekonsiliasi. "Ini saran saya ke Presiden untuk mengambilalih, berjiwa besar, sehingga ini awal dari pembangunan kesejahteraan. Tapi ini sifatnya masih usulan," katanya.

Melalui rekonsiliasi itu, Andi berharap dana-dana Indonesia yang berada di luar negeri dapat kembali. Dana tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan nasional. Ia mencontohkan, situasi di sejumlah negara yang telah melakukan rekonsiliasi nasional, antara lain Afrika Selatan dan Chili dan negara yang tidak melakukan rekonsiliasi nasional antara lain Filipina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika