REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA--Komisi VI DPR RI meminta pemerintah pusat mengevaluasi ulang penggunaan tabung elpiji 3 kilogram.Ini dikatakan anggota Komisi VI DPR RI, Mochammad Mahfudh kepada wartawan ketika ditemui di Rumah Sakit Al-Irsyad Jln. KH. Mas Mansyur, Surabaya, Jawa Timur, ketika menjenguk korban ledakan tabung elpiji 3 kg yang terjadi di Jln. Tambak Gringsing Blok III, Senin."Sudah banyak kenyataan kasus ledakan elpiji 3 kg di Indonesia, maka pemerintah pusat sebagai pencetus harus mengevaluasi ulang," ujar Mahfudh.
Selain itu, pihaknya melalui Komisi VI di DPR RI juga telah berulang kali memberi masukan, salah satunya saat sidang paripurna. Namun, hasilnya tetap belum ada tindakan apa - apa dari pemerintah pusat meski sudah banyak korban.
Legislator asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut juga meminta kepada Pertamina untuk mengkaji ulang program tabung elpiji 3 kg ini. "Selain itu, Pertamina saya harap juga bertanggung jawab terhadap para korban ledakan," tutur dia. Di samping itu, lanjut Mahfudh, pihaknya juga mengungkapkan, bahwa pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan aksesoris lainnya juga bukan merupakan solusi mengantisipasi kasus ledakan elpiji."Terbukti sudah puluhan kali terjadi kasus serupa. Pemberlakuan label SNI juga sepertinya kurang selektif, terutama dalam hal pendistribusiannya," ucapnya.
Terkait banyaknya tuntutan dan permintaan warga agar kembali ke kompor minyak tanah, Mahfudh mengaku sepakat, jika itu dianggap lebih aman."Kalau rakyat maunya pakai minyak tanah saja, kami sepakat, asalkan itu dinilai lebih aman. Bahkan, DPR RI saat ini juga sedang mengkaji kemungkinan tersebut," jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, tiga orang dari satu keluarga dari pria bernama Ramelan, menderita luka bakar karena ledakan elpiji 3 kilogram, Senin, di Jln. Tambak Gringsing, Surabaya, Jawa Timur. Tiga korban diantaranya Hoesniyah (47), istri Ramelan, ibunya Hosiah (69), dan Huslan Hasrul Akbar (26). Ketiganya menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Al-Irsyad, Surabaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika