REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, mengecam keras jika ada pemotongan uang lauk-pauk (ULP) prajurit TNI yang sedang bertugas di manapun, termasuk di wilayah perbatasan.

''Tidak boleh, dosa itu, salah besar dan keliru kalau ada pemotongan uang lauk-pauk prajurit TNI dan tunjangan khusus untuk prajurit yang bertugas di pulau-pulau terluar,'' kecam Priyo di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (12/8).

Menurut dia, uang lauk pauk tersebut adalah hak dari prajurit yang nantinya akan diberikan kepada keluarga mereka. ''Itu adalah hak mereka yang diberikan kepada keluarga sebagai penghargaan dan penghormatan negara kepada mereka yang sedang bertugas, uang lauk pauk itu adalah sebagai pengorbanan mereka,'' tegas dia.

Ditambahkan, bila terjadi pemotongan uang lauk-pauk yang dilakukan oleh oknum-oknum TNI ataupun komandan, maka sudah selayaknya ditindak tegas. ''Kalau ada pemotongan, kalau ada komandan yang bertindak itu, harus ditindak tegas, bila perlu ditendang, karena tidak manusiawi,'' cetusnya.

Komisi I DPR menemukan kasus dugaan pemotongan Uang Lauk Pauk bagi prajurit yang bertugas di beberapa lokasi, terutama di pulau terdepan wilayah Indonesia. Temuan itu dikemukakan Wakil Ketua Wakil Ketua Komisi I, Hayono Isman, yang disampaikan di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis.

Temuan itu diperoleh Komisi I saat melakukan kunjungan ke daerah dalam rangka masa reses. Kunjungan kerja Komisi I juga dilakukan ke Kodam I/Bukit Barisan, Lantamal I Belawan, Lanud dan Pangkosek III Medan, Sumatra Utara. Terkait temuan itu, Hayono mengemukakan, pihaknya akan memanggil Panglima TNI Djoko Santoso untuk mempertanyakan adanya indikasi penyimpangan terhadap uang lauk-pauk (ULP) diterima oleh prajurit penjaga pulau-pulau terdepan.

Hayono Isman mengatakan, berdasarkan temuan dan informasi dari Komandan Lantamal di Belawan bahwa ULP yang diterima prajurit marinir di pulau-pulau terdepan hanya Rp 23 ribu, yang seharusnya mereka terima adalah Rp 40 ribu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika