REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Panitia Seleksi Pimpinan KPK akan melakukan lobi politik kembali terkait terpecahnya pendapat tentang masa jabatan serta jumlah pimpinan terpilih. "Sampai hari ini, kami diberikan tugas oleh presiden memilih dua orang. Namun kalau ada kebijakan politik seperti itu, tentu kita harus mempertimbangkan kesempatan bagi masyarakat lain," jelas Ketua Pansel KPK Patrialis Akbar, Jumat (13/8).
Di sisi lain, Pansel juga berusaha menghormati pemikiran Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang menginginkan jumlah calon pimpinan KPK yang diajukan sebanyak 11 orang. Namun,imbuh Patrialis, Pansel sudah melakukan rapat pleno untuk memutuskan segala ketentuan. "Barangkali kita bisa konsultasikan lagi dengan presiden untuk menambah tugas kami," jelas politisi PAN ini.
Patrialis mengakui,kinerja Pansel terbentur dengan sistem yang sudah dibangun. Sehingga untuk memilih empat orang calon pimpinan lagi, saran Patrialis,barangkali akan diagendakan di masa jabatan pimpinan KPK yang digantikan pada tahun 2011 mendatang.
Sementara itu, terkait penentuan masa jabatan, Pansel KPK ternyata belum pernah berkomunikasi dengan DPR. Yang paling penting, jelas Patrialis, pemerintah sudah melaksanakan tugas yang diperintahkan UU. "Tugas pemerintah mengisi jabatan yang kosong," ujarnya.
Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Rianto mengibaratkan,kepemimpinan komisi antikorupsi bak pemain sepak bola. "Diibaratkan main sepak bola 90 menit ada satu cedera ke luar lapangan, waktu main tinggal 20 menit pemain pengganti ya hanya main selama 20 menit saja, kalau ada pertandingan lagi disusun tim baru," jelasnya.
Di sisi lain, Bibit tak menampik,masa jabatan tak pernah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2001 Tentang KPK. Sehingga, lanjutnya, bisa membuat multitafsir.
Saat disinggung tentang rekam jejak yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI),Patrialis memberi kesempatan kedua LSM itu memperpanjang masa pemantauannya. "Kita berikan kesempatan yang agak panjang supaya ICW dan MAPPI bisa bergerak lebih jauh,"jelas Patrialis.
Awalnya, Pansel dan LSM akan bertemu pada Sabtu besok (14/8). Namun, jadwal akan molor hingga Senin depan (16/8). Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Febri Diansyah menjelaskan,keterlambatan pelaporan rekam jejak calon diakibatkan kelengkapan data. Menurutnya, pihaknya masih perlu melengkapi beberapa data personal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika