REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Ketua Komisi XI, Harry Azhar Azis, menyatakan rencana pemerintah menaikkan TDL pada 2015 tidak akan mudah melewati DPR. Sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan, kata Harry, tentunya akan dilakukan pembahasan dulu di DPR.
''Saya kira memang harus ditindaklanjuti hingga subjek pembahasan, apakah modelnya sama dengan 2010,'' kata Harry saat dihubungi, Rabu (18/8).
Menurut Harry, dalam APBN 2011 ada penambahan belanja pegawai yang meningkat dari Rp160 triliun menjadi Rp180 triliun atau sekitar Rp19-20 triliun. ''Nah kalau misalnya kenaikan TDL ini 15 persen, dengan menggunakan model 2010 cuma butuh 7 triliun. Artinya kalau bisa disilang sebagian belanja yang tidak perlu dialokasikan ke TDL, jadi tidak perlu ada kenaikan,'' cetusnya. ''Jadi pembahasannya diarahkan ke sana. Pengaturan kembali tentang pola belanja yang dianggap prioritas.''
Menurut Harry, jika kenaikan ini tidak menyebabkan kesulitan industri atau tetap dorong pertumbuhan dorong industri serta tidak menyebabkan PHK sah-sah saja kenaikan dilakukan. ''Lucunya kan PLN tidak naik-naik kualitas pelayanannya,'' kritiknya.