REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan mengadu ke pimpinan DPR dari PDIP. Mereka mendesak PDIP untuk memanfaatkan hak interpelasinya serta mengawal agar tidak terjadi politik dagang sapi lewat penggunaan hak itu.

Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, yang tergabung dalam koalisi tersebut menyatakan interpelasi penting. Klarifikasi dari pemerintah Indonesia perlu dimintakan agar mendapat informasi lengkap terkait langkah-langkah diplomasi Indonesia dengan Malaysia.

Di satu sisi, dengan tertariknya Golkar untuk menggunakan hak interpelasi, koalisi ini mengkhawatirkan kemungkinan disisipkannya politik dagang sapi. ‘’Kami khawatir hak ini menjadi mainan demi kepentingan jangka pendek,’’ ucap Ray, Rabu (1/9).

Karena ini koalisi LSM menemui PDIP. Sebagai pengusung awal hak interpelasi juga sebagai partai oposisi PDIP diharapkan dapat mengawal penggunaan hak ini agar terhindar dari kepentingan sesaat. Ray mengatakan, interpelasi perlu terfokus pada isu kedaulatan bangsa bukan sekadar pembagian kursi. Interpelasi juga harus didorong supaya tidak berkutat pada isu penggantian menteri bahkan presiden sekali pun.

Ia memandang, sangat menyedihkan bila interpelasi dimanfaatkan demi mengganti posisi menteri luar negeri atau menteri kelautan dan perikanan. Ray mengingatkan politisi di DPR jangan sampai hak ini terpakai demi dagangan politik. Secara substansi, Ray menganggap interpelasi penting. ‘’Karena presiden tidak pernah memberi jawaban tegas, padahal masalah dengan Malaysia sudah terakumulasi. Di luar itu kebijakan barter alat negara dengan pencuri ikan harus dipertanyakan,’’ tutur dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika