REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Syaifuddin, menilai pilihan calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Angkatan Laut (AL) adalah tindakan yang benar. Karena melihat kurangnya pertahanan Indonesia dari sisi maritim.
"Saya pikir ini bagus. Setidak-tidaknya momentumnya pas karena kondisi kita dari sisi pertahanan, salah satu yang masih lemah itu pada kawasan maritim atau laut," ujar Lukman di Gedung DPR, Selasa (7/9).
Latar belakang Agus Suhartono sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) diharapkan bisa memberikan perhatian besar dalam pengamanan kedaulatan negara di laut.
Oleh karena itu, Lukman mengatakan fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan memberikan dukukan karena adanya harapan untuk lebih mempertahankan kedaulatan maritim.
Pengajuan nama dari AL juga menunjukan bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) punya perhatian serius dalam membenahi pertahanan dan keamanan di laut. "Kita berharap betul ini simbol pemerintah SBY punya perhatian serius untuk membenahi pertahanan dan keamanan maritim kita," katanya.
Memiliki pendapat dengan nada serupa, Wakil Ketua DPR, Pramono Anung mengatakan sudah saatnya untuk memberikan kesempatan kepada AL untuk memegang tampuk kepemimpinan sebagai Panglima TNI. Menurutnya, perputaran jenderal yang menjabat panglima dalam tubuh TNI adalah sesuatu yang baik.
Namun, dengan munculnya nama calon itu, DPR dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan harus menggali lebih dalam tentang latar belakangnya. Sebab nama Agus Suhartono tidak terlalu menonjol di publik. Sehingga masalah reputasi belum banyak diketahui. ''Tetapi kami yakinlah untuk urusan Panglima TNI ini, presiden memilih yang terbaik yang sekarang ini dimiliki AL," kata politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Pada saat rapat paripurna nanti, fraksinya berharap akan ada voting untuk menentukan Panglima TNI ini. Sebab ada kepentingan bangsa Indonesia di dalamnya. "PDIP mengharapkan tidak dilakukan voting karena ini menyangkut nama penglima yang ada embel-embel Indonesia," katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani, menyerahkan nama calon Panglima TNI ditangan presiden. Karena sudah menjadi hak prerogratif pemimpin negara. Akan tetapi dia berharap jabatan tersebut bukan kemudian menjadi jabatan arisan yang digilirkan ke setiap angkatan. "Presiden punya pertimbangan khusus untuk mengajukan siapa," katanya.
Fraksinya berharap, siapapun yang diajukan oleh presiden adalah orang yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan persoalan di TNI. Baik yang menyangkut personil atau peningkatan kemampuan sebagai angakatan perang. "Tentara nasional kita mengalami persoalan ganda. di satu sisi kesejahteraan, seperti perumahan dan fasilitas penunjang lain. Dia (TNI) juga punya persoalan sebagai angkatan perang dengan minimnya senjata dan alat-alat pelatihan," jelas Muzani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika