REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengamat Kepolisian, Bambang Widodo Umar, mengatakan setiap calon Kapolri harus bebas dari setiap kepentingan di luar institusi. Karena itu, ujian netralitas penting dilakukan sebelum menetukan siapa pengganti Jendral Bambang Hendarso Danuri.

''Kapolri harus diuji netralitasnya. Dia tak boleh terikat kepentingan pribadi atau kelompok, terlebih pernah terlilit sebuah kasus,'' ujar Bambang saat dihubungi, Senin (4/10).

Ditambahkannya, ujian netralitas dapat dilakukan dengan melihat rekam jejak karier sang calon. Bila yang bersangkutan pernah terlilit kasus atau kesalahan, Bambang menilai, hal itu akan menghambat usaha perbaikan di tubuh Polri. ''Calon itu harus memiliki record yang baik. Jangan sampai justru yang bermasalah yang memimpin. Ini akan menimbulkan konflik kepentingan,'' ungkapnya.

Sebaliknya, dia memandang calon Kapolri harus menjadi pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah. Kasus intern yang menjerat anggota polisi, menjadi permasalahan yang mendesak untuk diselesaikan. ''Kapolri yang baru harus menyelesaikan kasus-kasus intern, seperti rekening gendut polisi. Jangan justru mereka sendiri yang terlilit masalah,'' kata Bambang menandaskan.

Dari kriteria yang disebutkan, dia enggan mengaitkannya dengan salah satu calon. Menurutnya, calon Kapolri memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Hingga kini, Kapolri baru masih dalam tahap penggodokan. Kabarekrim, Komjen Ito Sumardi disebut menjadi calon kuat pengganti Jendral Bambang Hendarso Danuri. Ito merupakan jendral polisi bintang tiga lulusan tahun 1977.

Sebelum duduk sebagai Kabreskrim Polri, dia sempat menempati jabatan strategis Polri, di antaranya Kapolda Riau dan Kapolda Sumatera Selatan. Saat menjabat sebagai Kapolda Riau, dia sempat dikaitkan dengan isu perjudian. Masalah ini menjadi sorotan khalayak. Bahkan Irwasum Polri sempat melakukan penyelidikan intern untuk menguak permasalahan itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika