REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Juru Bicara Kepresidenan Julian A Pasha mengatakan, pemerintah Belanda sebenarnya memberikan jaminan keamanan penuh kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika berada di Belanda. Tetapi, katanya, hal yang perlu dikhawatirkan adalah dampak politis dari pengadilan yang berlangsung di Belanda.
Pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan dari pemohon yang meminta penangkapan terhadap Presiden. Pengadilan digelar di hari yang sama ketika Presiden tiba di Belanda. "Itu akan membuat suatu situasi yang tidak menguntungkan dan tidak baik juga untuk harga diri dan kehormatan kita," katanya di Bandara Halim Perdanakusuma, Selasa (5/10).
"Sangat sampai ke detik terakhir tadi dipastikan bahwa pemerintah negeri belanda baik dari Ratu Beatrix maupun Perdana Menteri memberikan garansi penuh atau imunitas penuh kepada Kepala Negara, kepada Bapak Presiden, karena ini kan service dalam kunjungan kehormatan atau resmi Kepala Negara mendapatkan kekebalan penuh dari negara yang mengundang, kita kan diundang dalam hal ini," kata Julian.
Terkait dengan pengadilan yang digelar di Belanda, Julian mengatakan, hal itu memang berkaitan dengan harga diri. Info soal pengadilan itu datang dari Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa yang berada di Den Haag. "Tentunya juga agar ya ini diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian kita akan menjadwalkan kembali rencana kunjungan itu," katanya.
Pihak yang melakukan permohonan ke pengadilan ini mungkin sudah melakukan mempersiapkan. "Mereka memang sudah mengajukan sebagai permohonan dipercepat istilahnya di dalam pengadilan court yang ada di negeri Belanda. Dan tentu saja karena pengadilan maupun lembaga kehakiman adalah independen," kata Julian.